Menavigasi Fiskal Kaltim 2026

Catatan: Rusdiansyah Aras

KONDISI fiskal Kalimantan Timur pada tahun 2026 memang tengah menjadi sorotan tajam. Penurunan APBD dari angka di atas Rp20 triliun pada tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp15,15 triliun menciptakan tantangan besar bagi kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji dalam merealisasikan janji kampanye mereka.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai kekuatan fiskal Kaltim dan solusi strategis agar program Gratispoll dan Josspoll tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Analisis Postur Fiskal Kaltim 2026

Dengan total APBD sebesar Rp15,15 triliun, ruang gerak fiskal Pemprov Kaltim menjadi sangat sempit jika rincian pengeluarannya sebagai berikut:

Total APBD: Rp15,15 Triliun

Transfer ke Kab/Kota: Rp5 Triliun

Gaji & Operasional: Rp5,6 Triliun (termasuk Belanja Operasi rutin)

Sisa Ruang Fiskal: Rp4,55 Triliun

Sisa Rp4,55 triliun inilah yang harus dibagi untuk belanja modal (infrastruktur), pemeliharaan, serta program unggulan seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan bantuan sosial lainnya.

Tantangan Merealisasikan Gratispoll & Josspoll

Program Gratispoll (seperti pendidikan gratis S1-S3, seragam gratis, kesehatan gratis) dan Josspoll (pembangunan infrastruktur dan ekonomi) memerlukan biaya yang sangat besar. Dengan sisa dana sekitar Rp4,5 triliun, Pemprov menghadapi dilema antara membangun fisik (jalan/jembatan) atau memberikan subsidi langsung kepada masyarakat.

Potensi Masalah:

Defisit Belanja Modal: Jika dana tersedot untuk subsidi (Gratispoll), maka pembangunan infrastruktur fisik (Josspoll) berisiko mangkrak atau melambat.

Ketergantungan pada PAD: Karena dana transfer pusat turun drastis (dari sekitar Rp9 triliun menjadi Rp3 triliun), beban untuk membiayai janji politik sepenuhnya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didominasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Solusi Strategis: Agar Pembangunan Tetap "On The Track"

Agar janji politik tetap terpenuhi tanpa melumpuhkan pembangunan daerah, Pemprov Kaltim perlu melakukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures):

1. Optimalisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana SiLPA dari tahun 2025. Dana cadangan ini menjadi "pelampung" utama untuk menutupi defisit anggaran di tahun 2026 guna memastikan program pendidikan dan kesehatan gratis tidak terhenti di tengah jalan.

2. Refocusing dan Efisiensi Belanja Operasional

Anggaran operasional sebesar Rp5,6 triliun harus disisir ulang. Pengurangan perjalanan dinas, rapat-rapat hotel, dan belanja barang yang tidak mendesak bisa dialihkan untuk membiayai subsidi seragam sekolah atau premi BPJS kesehatan masyarakat.

3. Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)

Untuk program Josspoll (infrastruktur), Pemprov tidak boleh lagi mengandalkan APBD murni. Solusinya adalah:

Mengajak swasta membangun infrastruktur melalui skema konsesi.

Memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang dan sawit secara terintegrasi untuk membangun jalan desa atau fasilitas umum.

4. Digitalisasi Pajak Daerah

Meningkatkan PAD melalui digitalisasi penagihan pajak kendaraan dan pajak air permukaan. Kebocoran pajak harus ditekan hingga nol untuk menambah pundi-pundi sisa fiskal yang bisa digunakan untuk beasiswa.

5. Skala Prioritas Bertahap

Janji politik mungkin tidak bisa dieksekusi 100% secara serentak di tahun pertama. Pemerintah perlu melakukan pentahapan. Misalnya, tahun 2026 fokus pada seragam gratis dan beasiswa S1, sementara untuk jenjang S2-S3 dilakukan pada tahun berikutnya setelah fiskal menguat.

Kesimpulan

Secara matematis, kekuatan fiskal Kaltim 2026 memang sedang "sakit" akibat penurunan dana bagi hasil dari pusat. Namun, dengan efisiensi birokrasi dan kreativitas pembiayaan di luar APBD, janji Rudy-Seno tetap bisa berjalan meskipun dengan skala yang lebih selektif.(rd)