Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan terus mempercepat transformasi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis di era digital.
Dalam kegiatan literasi dan pembinaan layanan digital yang digelar pekan lalu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menegaskan, bahwa pemerintah daerah kini berada pada fase yang lebih maju dalam digitalisasi.
Ia menyebut Indonesia, termasuk Balikpapan, sudah melampaui tahap digitalisasi dasar dan mulai memasuki fase pemerintahan digital terintegrasi yang mengutamakan interoperabilitas antarsistem. Dengan demikian, setiap layanan pemerintah bukan hanya berdiri sendiri, tetapi saling terhubung untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.
“Transformasi digital bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi memastikan seluruh layanan terkoneksi, terintegrasi, dan benar-benar memudahkan masyarakat,” tegasnya, Rabu (19/11/2025).
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin digitalisasi hanya menjadi proyek teknologi, melainkan solusi nyata untuk efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu layanan yang kini mendapat respon positif masyarakat adalah kemudahan mencetak dokumen kependudukan melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Kehadiran ADM di kantor kecamatan hingga DPMPTSP memungkinkan warga mencetak e-KTP, KK, dan dokumen lainnya tanpa mengantre di kantor Disdukcapil. Pemkot menilai inovasi ini sebagai bukti implementasi digitalisasi yang langsung menyentuh kebutuhan harian warga.
“Layanan seperti ini harus terus disosialisasikan untuk memastikan masyarakat merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Tantangan Menuju Digitalisasi Paripurna
Meski kemajuan terus terlihat, sejumlah tantangan masih perlu dibenahi agar transformasi digital berjalan optimal. Integrasi layanan lintas sektor menjadi isu utama karena belum semua sistem pelayanan terkoneksi secara penuh. Di beberapa instansi, masih ditemukan duplikasi aplikasi yang membuat data tidak seragam dan menyulitkan koordinasi.
Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital, terutama pada jaringan dan perangkat teknologi, turut memengaruhi kecepatan layanan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus penting, karena kualitas layanan digital bergantung pada kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem.
Sekda juga mengingatkan bahwa ancaman keamanan siber semakin meningkat seiring masifnya digitalisasi pemerintahan. Perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dan data sensitif pemerintah harus diperkuat agar tidak disalahgunakan.
“Semakin digital layanan kita, semakin tinggi pula risiko serangan siber. Keamanan data pemerintah dan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.
Pelaku Usaha Diminta Beradaptasi
Sekda juga mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kompetensi digital, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Saat ini seluruh proses sudah mengadopsi sistem e-purchasing dan katalog elektronik.
“Masih banyak kontraktor lokal yang tertinggal karena tidak mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah tetap memberi ruang bagi pelaku usaha daerah, tetapi kompetensi juga harus ditingkatkan,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan berharap penguatan literasi digital dapat memperkuat kolaborasi lintas instansi serta mendorong layanan publik yang inklusif, adaptif, dan mudah dijangkau masyarakat. Transformasi digital disebut sebagai agenda besar yang memerlukan komitmen semua pihak.
“Semoga langkah ini membawa kita menuju layanan pemerintahan digital yang semakin baik, semakin dekat dengan warga, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Balikpapan,” tutup Sekda. (rep)
.jpg)
_1.jpg)
