Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi kembali mempertanyakan polemik pembebasan lahan Jalan Tol di kawasan Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur yang belum menemukan kejelasan.
Diketahui, hingga saat ini permasalahan pembebasan lahan warga RT 37, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur belum juga tuntas. Atas kejadian itu, warga yang merasa dirugikan pun kerap melakukan aksi demo, sehingga akses Jalan Tol pun terpaksa ditutup untuk sementara.
"Agak unit Jalan Tol ini, selain yang paling mahal juga yang paling sering ditutup. Saya saksinya sendiri, ketika saya ingin lewat, tapi jalan Tol itu ditutup. Alasannya karena akses itu lagi ada demo di perbatasan Balikpapan Timur dan Utara," ungkapnya kepada media beberapa waktu lalu.
Nurhadi pun sangat menyayangkan peristiwa itu. Dilemanya, kata dia, ia selaku anggota DPRD Kota Balikpapan juga tidak bisa terlalu ikut campur pada permasalahan tersebut, dikarenakan persoalan itu adalah ranah balai (pusat) yang membidangi Jalan Tol.
Oleh sebab itu, ia berharap agar anggota DPR RI perwakilan Kaltim yang masih bertugas sampai akhir tahun ini, dapat menyuarakan hal itu ke Pusat.
"Ini bisa menjadi PR bersama bagi perwakilan kami di DPR RI agar menyuarakan permasalahan itu ke pusat," pinta Dewan Dapil Balikpapan Timur itu.
Menurutnya, Tol itu menjadi sorotan karena merupakan satu-satunya di Wilayah Kalimantan. Sehingga Kesannya, lanjutnya, seolah-olah Pemerintah mengurus pembebasan lahan Tol saja tidak selesai, namun tetap fokus pada pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jangan sampai ketika tamu-tamu penting dari pusat yang mau berkunjung ke IKN nantinya, harus terganggu dengan penutupan jalan Tol tersebut.
"Karena pasti dipastikan bahwa pejabat-pejabat itu kalau ingin berkunjung ke IKN pasti pilihan utamanya melalui Tol Manggar ini. Jadi jangan sampai itu terjadi," ucapnya khawatir.
"Jadi saya berharap teman-teman di DPR RI bisa mensuarakan hal itu di pusat. Karena suara ini takutnya menjadi bola salju yang makin membesar. Dan kesannya nanti warga Balikpapan tidak bisa diajak kerjasama tentang pembangunan di Balikpapan. Itu yang kami hindari," tegasnya. (lex)
.jpg)
