KaltimKita.com, TANJUNG REDEB - Rencana pemekaran calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan kini memasuki tahap yang semakin menentukan.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul dorongan kuat agar pemerintah pusat segera menuntaskan proses pencabutan moratorium pemekaran daerah yang selama ini menjadi hambatan.
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menilai pemekaran bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga persoalan keadilan bagi masyarakat pesisir.
Ia menegaskan bahwa pencabutan moratorium akan membuka peluang besar bagi wilayah selatan untuk berkembang.
“Sebagai masyarakat pesisir, kami begitu mengharapkan moratorium bisa dicabut agar segera dilakukan pemekaran,” ucapnya.
Menurut Lewi, pemekaran menjadi jalan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini belum maksimal.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan dasar seperti akses jalan di kecamatan dan kampung masih memerlukan perhatian serius.
“Setelah ada pemekaran, maka pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah pesisir akan terpenuhi,” tegasnya.
Selain infrastruktur, ia juga berharap potensi ekonomi dan sektor-sektor strategis di wilayah pesisir selatan dapat berkembang lebih cepat.
Lewi menambahkan bahwa dukungan anggaran dari kabupaten induk sangat dibutuhkan pada tahap awal pembentukan DOB.
Politikus Partai Hanura itu menegaskan seluruh anggota DPRD Berau dari Dapil 3 satu suara mendukung lahirnya DOB.
“Siapapun yang terpilih pada Pilkada Berau ini dapat memfasilitasi pemekaran tersebut,” tutupnya. (Adv)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
