Kaltimkita.com, PENAJAM- Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk memprogramkan pengentasan kemiskinan jangka panjang. Selama ini pemerintah daerah telah memprogramkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kategori kurang mampu.
Program ini hanya sebatas solusi jangka pendek, namun kedepan diperlukan program jangka panjang. Salah satunya, adalah program beasiswa mulai Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, keluarga kurang mampu juga harus diprogramkan untuk pelatihan kerja serta pelatihan kewirausahaan yang disertai dengan bantuan modal usaha.
“Kami mengapresiasi pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran BLH untuk warga kurang mampu, seperti tahun ini dialokasikan sebesar Rp1,9 miliar. Tetapi, ini hanya sebatas solusi jangka pendek. Namun, diperlukan juga solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan,” kata Thohiron, Senin (28/4/2025).
Thohiron mengapresiasi, upaya pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemkab PPU mengklaim di tahun 2024 telah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem ke nol persen.
“Kemiskinan ekstrem itu penghasilannya Rp300 per bulan. Kalau penghasilan Rp1 juta per bulan tidak masuk kategori miskin ekstrem. Tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan standar hidup yang layak atau kategori keluarga kurang mampu,” terangnya.
Thohiron menekankan, pemerintah daerah harus mencetuskan program jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan. Termasuk mengantisipasi masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja masuk dalam kelompok rentan.
“Kemiskinan di tengah masyarakat tidak mungkin hilang, tetapi bagaimana upaya untuk menekan atau meminimalisir jumlahnya, melalui berbagai program,” tandasnya. (Adv)
.jpg)
