Kaltimkita.com, SAMARINDA - Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) pada tahun anggaran 2026 berdampak signifikan terhadap kinerja dan operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini memaksa seluruh sektor di dalam dinas melakukan efisiensi besar-besaran agar pembangunan fisik tetap dapat berjalan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah penghematan dalam operasional untuk menyesuaikan penurunan kemampuan anggaran yang cukup drastis. “Walaupun nanti pasti ditanyakan bagaimana pemotongan TKD, tetap kita optimalkan pelayanan kita semaksimal mungkin dengan dana yang ada,” ujar Aji Fitra.
Ia menjelaskan bahwa pemotongan TKD tersebut tidak hanya berdampak pada pegawai, tetapi juga mempengaruhi ruang fiskal yang dimiliki PUPR untuk menjalankan program pembangunan. Karena itu, berbagai pengurangan anggaran pada aktivitas internal dilakukan.
Menurutnya, penghematan dilakukan mulai dari operasional kantor, termasuk penggunaan air, listrik, dan berbagai kebutuhan rutin lainnya. Langkah ini diambil agar porsi anggaran pembangunan fisik tidak terpangkas terlalu besar. “Kami sudah banyak melakukan pemotongan dan penghematan di dalam operasional kantor agar pembangunan fisiknya tidak terlalu banyak terpotong,” tegasnya.
Pemotongan anggaran tahun 2026 membuat struktur TKD yang sebelumnya berkisar sekitar Rp 3,2 triliun turun jauh menjadi di bawah Rp 1 triliun. Penurunan signifikan ini tentu menimbulkan tantangan berat bagi seluruh unit kerja di PUPR. Aji mengungkapkan bahwa kondisi ini memaksa PUPR untuk melakukan refocusing dan memilah kegiatan yang benar-benar mendesak agar bisa tetap berjalan. Sementara kegiatan lain yang tidak prioritas harus ditunda.
Ia menambahkan bahwa penurunan anggaran ini bukan hanya masalah internal PUPR, tetapi juga menjadi bagian dari penyesuaian fiskal pemerintah daerah secara keseluruhan akibat kondisi keuangan daerah tahun 2026.
Dalam situasi seperti ini, PUPR memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, setidaknya dalam bentuk pemeliharaan aset dan infrastruktur yang sudah ada. Pembangunan baru harus dipilih selektif agar tidak membebani anggaran. “Setidak-tidaknya dalam hal pelayanan dan pemeliharaan aset-aset yang sudah ada, kita harus tetap berjalan,” jelasnya.
Aji menilai bahwa meskipun banyak kegiatan yang harus dikurangi, komitmen untuk menjaga ritme pembangunan tetap menjadi prioritas. Ia memastikan bahwa PUPR tidak boleh mengorbankan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Ia juga berharap bahwa selama tahun anggaran berjalan masih ada peluang pergeseran atau penyesuaian anggaran yang dapat memperbaiki kondisi fiskal, sehingga beberapa program yang tertunda dapat kembali dihidupkan.
Aji mengajak seluruh pegawai PUPR agar dapat beradaptasi dengan situasi ini dan tetap bekerja dengan semangat pelayanan publik meskipun berada dalam tekanan fiskal yang cukup berat.
Penghematan besar-besaran ini diharapkan menjadi langkah sementara hingga kondisi keuangan daerah kembali stabil. PUPR optimistis bahwa dengan kerja kolektif dan efisiensi yang ketat, target pembangunan pelayanan infrastruktur tetap dapat dijaga. (den/adv diskominfokaltim)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
