Kaltimkita.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program gratispol tetap menjadi agenda utama pada 2026 dengan menyiapkan anggaran besar di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan dana pusat. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga akses layanan dasar masyarakat.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan sebagai dasar pelaksanaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis tahun depan. “Untuk program pelayanan gratis di bidang pendidikan dan kesehatan, anggaran yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp2 triliun,” ujar Rudy.
Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah sedang tidak ideal karena adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sehingga penataan ulang anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.
Rudy menambahkan bahwa pemangkasan sejumlah pos belanja merupakan strategi agar program prioritas tetap berjalan. Langkah ini dilakukan dengan mengurangi berbagai pengeluaran yang dinilai tidak terlalu mendesak. “Semua OPD kita rampingkan hingga sekitar 66 persen,” ungkapnya.
Meski sejumlah sektor mengalami penyesuaian anggaran, ia memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tidak akan terdampak. Pemerintah tetap menjamin kualitas layanan publik, terutama di sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa beberapa fasilitas layanan dasar bahkan menjadi fokus peningkatan pada tahun mendatang, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. “Bahkan beberapa layanan akan kita tingkatkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap dengan langkah efisiensi yang diterapkan, program gratispol 2026 dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah. (den/adv diskominfokaltim)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
