Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 Kota Balikpapan tahun ini berlangsung tanpa kemeriahan berlebihan. Pemerintah Kota bersama DPRD memilih konsep sederhana sebagai wujud solidaritas terhadap daerah-daerah yang tengah dilanda bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Peringatan hari jadi kota ditandai dengan Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (9/2/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi para Wakilnya yakni Muhammad Taqwa, Budiono, dan Yono Suherman. Hadir pula di panggung utama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
Seusai Paripurna, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan bahwa anggaran perayaan HUT kota tahun ini mengalami pemangkasan signifikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya alokasi dana bisa mencapai Rp5 miliar, kali ini anggaran ditekan hingga sekitar Rp900 juta.
“Ini bentuk empati dan kepedulian kami terhadap saudara-saudara di daerah yang sedang tertimpa musibah, terutama di Aceh dan wilayah Sumatera,” kata Alwi.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar peringatan hari jadi kota tetap terlaksana, namun lebih menekankan nilai kebersamaan dan kepekaan sosial dibandingkan kemewahan acara.
Meski digelar secara terbatas, Alwi memastikan peringatan HUT ke-129 tetap bermakna. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi dan refleksi atas pembangunan yang telah dijalankan pemerintah kota bersama DPRD selama ini.
Dalam rangkaian kegiatan, turut dilakukan penandatanganan peresmian sejumlah fasilitas publik yang telah rampung dibangun. Beberapa proyek tersebut juga direncanakan akan ditinjau langsung sebagai bagian dari agenda peringatan.
Pada kesempatan itu, Alwi juga menyinggung persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama bagi Balikpapan. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir sangat besar, sementara realisasi anggaran yang tersedia saat ini masih terbatas.
“Anggaran yang digunakan baru sekitar 10 persen dari kebutuhan ideal penanganan banjir,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya penanganan banjir akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun, kondisi fiskal Balikpapan saat ini turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH).
“Kondisi keuangan daerah ikut terpengaruh. Banyak anggaran harus disesuaikan. Mudah-mudahan ke depan situasinya bisa membaik,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
