Kaltimkita.com, Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, menegaskan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Zainal mengingatkan bahwa penambahan jumlah pegawai tidak boleh sembarangan dilakukan tanpa memperhitungkan daya dukung anggaran yang tersedia. Penerimaan CPNS, menurut Zainal, selalu menarik minat besar dari masyarakat, terutama karena stabilitas yang ditawarkan oleh profesi tersebut. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran yang harus diperhitungkan dengan seksama sebelum menambah pegawai.
Jika tidak dikelola dengan baik, penambahan pegawai justru bisa membebani anggaran daerah dan berdampak pada keberlanjutan program pembangunan di PPU.
“Mudah-mudahan sih untuk CPNS di sini kan sudah melalui BKSDM yang kita punya, memang keterbatasannya ada aturan yang membatasi belanja jumlah pegawai kita, sehingga untuk diterima itu harus disesuaikan dengan jumlah keuangan daerah,” ujar Zainal saat berbicara di hadapan pejabat BKSDM dan peserta rapat terkait penerimaan CPNS di PPU.
Keterbatasan anggaran, lanjut Zainal, bukan hanya menjadi perhatian PPU, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia. Pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan yang membatasi belanja pegawai daerah agar tidak berlebihan, sehingga setiap daerah harus mampu menyesuaikan penerimaan pegawai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Zainal berharap agar Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) PPU terus melakukan analisis kebutuhan pegawai, agar penerimaan CPNS benar-benar sesuai dengan jabatan yang diperlukan dan tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
“Karena kalau terlalu banyak kan enggak akan mampu secara keuangan untuk membiayai mereka. Nah, ini yang harus disesuaikan sesuai dengan analisis jabatan, kebutuhan, dan juga daya dukung keuangan daerah,” tambahnya.
Analisis jabatan, menurut Zainal, sangat penting dalam menentukan formasi CPNS yang akan diterima. BKSDM harus melakukan pemetaan yang tepat mengenai jabatan-jabatan yang masih dibutuhkan, serta menghitung berapa banyak pegawai yang bisa diterima tanpa membebani anggaran. Selain itu, proses seleksi juga harus transparan dan berfokus pada kompetensi, agar para CPNS yang diterima benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Zainal juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai di sektor pemerintahan dan swasta. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih cenderung lebih memilih menjadi CPNS karena profesi tersebut dianggap lebih stabil dan aman, terutama karena adanya jaminan pensiun. Namun, ia juga mengakui bahwa minat masyarakat terhadap pekerjaan di sektor swasta masih cukup tinggi, meskipun kompetisinya semakin ketat.
“Tapi kalau minat ke perusahaan swasta sepertinya sama saja,” ujar Zainal, menggambarkan bahwa meskipun banyak yang tertarik dengan profesi CPNS. (Adv)
.jpg)
