Catatan Rizal Effendi
SUDAH sebulan lebih Prabowo Subianto menjadi presiden, belum sekalipun datang ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Saya dengar wakilnya, Gibran Rakabuming Raka ada rencana datang, tapi jadwalnya juga belum bisa dipastikan.
Ketika meresmikan Istana Negara IKN di akhir masa jabatannya, Jumat (11/10), Jokowi berjanji tetap sering datang ke IKN. Tapi sejauh ini belum terdengar ada rencana dia mau belusukan atau glamping ke IKN sebagai pensiunan kepala negara. Juga tidak terdengar komentar baru Jokowi tentang nasib IKN di era Prabowo.
Kalau tidak salah Prabowo terakhir ke IKN sebelum pelantikan dia menjadi presiden. Prabowo dalam statusnya sebagai menteri pertahanan datang saat Jokowi menggelar Sidang Kabinet Terakhir di Istana Garuda IKN pada Jumat (13/9), dua bulan lalu.
Ada yang bilang memang ada perubahan kebijakan dalam pembangunan IKN dari Jokowi ke Prabowo. Setidaknya itu terungkap dari penjelasan Menteri PU Kabinet Merah Putih, Dody Hanggodo setelah bertemu Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Ketua Umum DPN Apindo Shinta Kamdani menyerahkan SK pengangkatan kepada Dr Abriantinus yang terpilih sebagai ketua DPP Apindo Kaltim.
Menurut Dody, pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak akan secepat era Jokowi. Alasannya, karena perhatian Prabowo saat ini tertuju pada situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, serta tantangan untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.
“Saat ini kita masih bergantung pada pasokan beras dari berbagai sumber, dan itu bisa memicu masalah sosial yang lebih besar. Oleh karena itu ketahanan pangan menjadi fokus utama,” kata Dody.
Dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tercatat bahwa alokasi anggaran untuk IKN di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya sebesar Rp143,1 miliar. Tapi Wamenkeu II Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo mengatakan, alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam APBN 2025 mencapai Rp15 triliun.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Sepaku akan molor. “Pembangunan infrastrukturnya belum sempurna, jadi ibu kota sementara tetap di Jakarta,” jelasnya.
Meski penandatanganan Keppres-nya akan molor, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa komitmen Prabowo terhadap IKN tetap konsisten. Malah Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam 4 tahun semasa jabatannya.
“Presiden minta dalam tiga atau empat tahun ke depan harus selesai pembangunan infrastrukturnya,” kata Prasetyo kepada awak media.
Dalam bagian arahannya, Presiden Prabowo menekankan agar di IKN juga segera dibangun gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. “Supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” tambahnya.
Ketika menghadiri KTT G20 di Rio Janeiro, Brasil, Selasa 19 November 2024, Prabowo sempat menyinggung alasan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke IKN Sepaku, Kaltim. Salah satu alasannya karena Indonesia tengah merasakan dampak perubahan iklim hingga perlu segera memindahkan ibu kota.
Dia menyebut Jakarta bisa tenggelam karena permukaan laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa naik hingga lima sentimeter per tahun. “Wilayah pesisir kami mulai terendam akibat naiknya permukaan laut. Kami bahkan terpaksa memindahkan ibu kota negara,” jelasnya.
BICARA IKN DI ITK
Berkaitan dengan perayaan Dies Natalis X Institut Teknologi Kalimantan (ITK), saya diundang bicara IKN di depan ratusan mahasiswa ITK termasuk undangan dari mahasiswa Uniba dan Universitas Mulia. Temanya tentang Peran Generasi Muda dalam Menyebarkan Informasi dan Membangun Narasi Positif tentang IKN dengan moderator Dr Steven Audy Luntungan.
Acara yang berlangsung di Auditorium Laboratorium Terpadu ITK di Km 15, Karang Joang Balikpapan Utara, Jumat (28//11), dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Erma Suryani, ST, MT, Ph.D. “ITK yang sangat dekat dengan IKN, sehingga ITK harus memberi kontribusi,” katanya.
Wakil Rektor Bidang Akademik ITK Prof Erma Suryani (kedua dari kiri) membuka Open Mic Dies Natalis X ITK tentang IKN di kampus ITK, Kamis (28/11).
Saya bilang lulusan ITK harus banyak menyuplai kebutuhan SDM IKN. Jangan sampai hanya jadi penonton dan kalah bersaing dengan lulusan institut teknologi (IT) dari luar Kaltim seperti ITB dan ITS, yang juga induk semangnya ITK.
ITK juga harus diperjuangkan oleh semua pihak di Kaltim untuk masuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi ada percepatan dan prioritas dalam pembangunannya, mulai soal gedung berikut fasilitas lainnya termasuk juga peningkatan dan pengadaan dosennya yang terbaik. Supaya ITK sama kelasnya atau lebih baik dari IT yang ada di Indonesia.
Tarian Dayak dari mahasiswa ITK membuka acara Open Mic Dies Natalis ITK.
Menurut saya dalam memberikan narasi positif tentang IKN, tidak berarti mahasiswa kehilangan daya kritisnya. Mahasiswa juga harus ikut menyoroti masalah dampak lingkungan, kesempatan berusaha dan bekerja warga lokal, kasus pertanahan sampai penyediaan air bersih baik untuk IKN maupun daerah sekitarnya.
Saya tak menyangka banyak mahasiswa yang tertarik dan bertanya soal IKN. Mulai soal pertanahan, kesempatan berkarier di Otorita IKN sampai menjadi ASN di sana.
Yang perlu kita catat, meski speed pembangunan IKN pada era Prabowo agak mengendur, minat masyarakat mengunjungi IKN ternyata terus melonjak. “Pengunjung atau wisatawan yang datang ke IKN mencapai tiga ribu sampai lima ribu orang setiap harinya,” kata Lazuardi Nasution, direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN.
Menurut Lazuardi, IKN menjadi objek wisata baru yang sangat diminati di Kaltim. Pengunjung yang datang tidak saja warga Kaltim, tapi juga warga dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada juga wisatawan dari luar negeri.
Setelah terpilih menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim yang baru dan dilantik oleh Shinta Kamdani (ketua Umum DPN Apindo), Dr Abriantinus membawa peserta Musprov IX Apindo Kaltim ke lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, PPU, Kamis (28/11) kemarin. Ikut juga sejumlah pengurus DPP dank ketua lama, Slamet Brotosiswoyo. “Ini komitmen kita untuk IKN,” kata Abriantinus, yang juga panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo (KOPPAD Borneo) dan ketua Umum BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kaltim.(*)
.jpg)
