Kaltimkita.com, SAMARINDA – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID) secara virtual dari Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/9/22). Rakortas TPIP-TPID dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didamping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Dalam paparannya, Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyebutkan tingkat inflasi Kaltim hingga akhir Agustus cukup tinggi mencapai 4,9 persen, namun angkanya hampir setara tingkat inflasi nasional. Dan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sepakat ditarget tingkat inflasi diturunkan sampai 5 persen hingga Desember 2022. Dengan angka 4,9 persen menurut Riza, tingkat inflasi Benua Etam cukup mengkhawatirkan pemerintah daerah sebab sudah hampir mencapai angka 5 persen."Ini kita sudah lampu kuning nih, sebab tingkat inflasi kita mendekati 5 persen," ungkap Riza usai mengikuti Rakortas TPIP-TPID.
Riza mengakui sekitar 12 bahan pangan Kaltim bersumber dari luar daerah, terutama daerah produksi seperti Jawa dan Sulawesi serta Kalimantan Selatan yang harus dijaga stabilitasnya, sebab bisa memicu tingkat inflasi meninggi. Maka Pemerintah Provinsi Kaltim ujarnya, terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan agar suplai komoditi pangan dari daerah produksi tetap stabil sehingga harga dan stok juga tetap terjaga. "Itu yang bisa menjaga stabilitas pangan, baik harga maupun ketersediaan (stok) sehingga tingkat inflasi rendah dan tetap terjaga stabil," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim selalu berkoordinasi dengan kabupaten dan kota melalui instansi terkait intensif monitoring di tingkat lapang, terutama pengawasan dan evaluasi harga serta stok di pasar-pasar, sehingga siap melakukan operasi pasar jika diperlukan sewaktu-waktu."Bentuk intervensi pemerintah kalau harga kebutuhan pokok terjadi lonjakan yang membuat resah masyarakat, sekaligus mencegah meningginya tingkat inflasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan secara spasial pada Agustus terdapat 66 kabupaten dan kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional.Jumlah tersebut lanjutnya, menurun dari Juli lalu yang tercatat di 69 kabupaten dan kota. Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional. “Bapak dan ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen,” tegas Menko Airlangga. (HS/ADV/Kominfo Kaltim)
.jpg)
