Oleh: Subur Prihono
(Humas Setkab PPU)
PENAJAM — Memasuki sembilan bulan masa kepemimpinan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, berbagai program pembangunan strategis mulai menunjukkan hasil.
Sejumlah sektor mengalami percepatan, mulai dari pendidikan, infrastruktur, ekonomi daerah, lingkungan hidup, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU terus memacu revitalisasi satuan pendidikan serta pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran 2026.
Upaya ini diperkuat melalui penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis melalui Kartu Penajam Cerdas, yang bertujuan meringankan beban orang tua serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh pelajar PPU.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, penguatan manajemen aset daerah juga menjadi perhatian serius. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan semakin efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Di bidang ekonomi, Pemkab PPU mendorong pengembangan potensi sawit sebagai komoditas unggulan. Penguatan sektor ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Sementara itu, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus prioritas. Sejumlah proyek strategis mulai terealisasi, di antaranya pembangunan Jembatan Riko, pelebaran jalan provinsi dan Jalan Silkar, serta pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake dan Bendung Lawe-Lawe.
Dua bendung tersebut diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air baku sekaligus menunjang sektor pertanian. Tak hanya itu, penataan saluran daerah irigasi (DIR) di kawasan Babulu turut dilakukan guna meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
Komitmen terhadap lingkungan hidup juga diwujudkan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Buluminung sebagai upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan.
Di sektor perumahan rakyat, pemerintah terus mendorong penanganan rumah tidak layak huni serta penyediaan rumah subsidi murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menjadi wujud keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian dan taraf hidup warga.
Selain itu, kebijakan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengonsumsi beras lokal juga diberlakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberdayakan petani daerah agar perekonomian pertanian semakin tumbuh.
Rangkaian program tersebut menunjukkan kesungguhan Bupati Mudyat Noor dalam mendorong percepatan pembangunan di PPU. Dengan pijakan kebijakan yang terarah, pemerintah berharap wilayah PPU semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan daerah ini siap berperan sebagai salah satu wilayah penyangga strategis di Kalimantan Timur, terlebih dengan adanya dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan sekitar. (*)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
