KaltimKita.com, TANAH GROGOT - Serapan anggaran APBD Paser tahun 2022 cukup rendah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser Basri Mansyur.
Menurutnya hal ini lantaran lemahnya serapan anggaran dana bagi hasil (dbh) minerba yang ditransfer pada Desember 2022 sehingga tidak dapat diserap. Sehingga SiLPA APBD 2022 mencapai Rp 966 miliar.
Ia merincikan ada Rp 320 miliar SiLPA yang tidak terserap juga diakibatkan dari adanya pekerjaan fisik yang tidak berjalan disebabkan permasalahan peninjauan harga satuan, yang kemudian juga ada pekerjaan tidak sesuai dengan standar harga satuan (ssh).
"Jadi waktunya sudah tidak sempat, karena sudah akan masuk dianggaran perubahan," kata Basri, Rabu (12/7/2023).
Politisi fraksi golkar ini meminta agar pemerintah daerah sudah matang dalam perencanaan, agar proses percepatan pembangunan di Kabupaten Paser bisa terealisasi tanpa keterlambatan.
"Lagi-lagi perencanaan yang selalu kami tunggu dan jadi hambatan. Untuk penganggaran di 2024 nanti, di perubahan 2023 ini harus sudah dilaksanakan perencanaannya agar percepatan pembangunan bisa lebih cepat," tuturnya.
Menurutnya, masa perencanaan bagi proyek yang besar dan bila pekerjaannya terstruktur, maka masa pelaksanaannya bisa sampai 3 bulan. Jadi bisa dikatakan bahwa perencanaan bukan hal yang wajar bila ditunda-tunda lagi pelaksanaanya.
"Maka seharusnya sudah kita rubah polanya bagaimana untuk percepatan proses lelang, kemudian perencanaannya," pungkasnya. (adv)
.jpg)
