Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD, yang diantaranya Bappeda, DPU, BPKAD, dan Bagian Pembangunan. Dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Kamis (20/5/21).
RDP kali ini membahas pengendalian banjir Sungai Ampal di Kecamatan Balikpapan Tengah, pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan Rumah Sakit Lamaru Balikpapan Timur, usulan pembangunan sekolah SMP di perumahan atas air Margasari Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat dengan lahan 1,6 Hektare dan SMP terpadu di Regency Balikpapan Selatan. Pun penggratisan BPJS khusus kelas 3, serta perkembangan pembebasan lahan Stadion Batakan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh selaku pimpinan rapat didampingi oleh anggota Komisi III mengatakan, RDP kali ini guna untuk mensinkronisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan OPD yang menyesuaikan visi dan misi Wali Kota terpilih.
"RDP ini kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan perencanaan dari OPD dalam menyikapi terkait RPJMD 2022-2024 Wali Kota Balikpapan terpilih. Salah satu yang ditekankan yakni bagaimana ada program yang segera berjalan pada tahun 2022 yang sesuai dengan visi misi Wali Kota baru, "ujar Abdulloh saat RDP berlangsung.
Sementara Ketua Komisi III Alwi Al Qadri menanyakan permasalahan pembebasan lahan Stadion Persiba Batakan kurang lebih seluas 50 hektare yang baru diselesaikan 25 hektare dari pihak pemkot maupun DPU. Dirinya juga menyinggung ketika sidak banyak fasilitas stadion yang mengalami kerusakan, padahal adanya anggaran tiap tahun untuk pemeliharaan.
"Mengenai pembebasan lahan kami berharap bisa bertahap diselesaikan. Juga sangat disayangkan jika stadion yang begitu megah dan besar biayanya kalau tidak bisa digunakan dikarenakan banyak fasilitas yang rusak. Saya berharap anggaran tahun ini tidak hanya untuk pengadaan kursi saja, tetapi juga dialokasikan untuk fasilitas didalam stadion lainnya, "ungkap Alwi.
Persoalan pembebasan lahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan Andi Yusri Ramli menjelaskan beberapa pihak memang ada yang menuntut agar segera dilakukan pembayaran. Sementara upaya pembayaran tiap tahun dilakukan pemerintah kota. Akan tetapi proses yang tidak selesai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang lalu dan sekarang berpindah ke BPN yang baru, membuat tidak bisa merealisasikan pembayaran.
"Dulu sempat diproses jaman kepala BPN yang lama Pak Didi, tapi karena anggaran kurang jadi tidak semua terealisasi. Setelah pergantian kepala BPN ke Pak Ramlan realisasi tidak dilanjutkan, sehingga kami lapor ke kejaksaan. Dan saat ini kami sudah komunikasi kembali ke kepala BPN yang baru Pak Herman. Mereka meminta data-data serta sekaligus meninjau langsung untuk dipelajari. Mudah-mudahan segera ada solusi, "harapnya.
"Kami konsentrasi penyelesaian pembayaran didaerah pembangunan stadion sekitar 4 hektare yang belum selesai. Semoga kedepannya setelah kembali dibahas, akan ada jalan keluar,” sambungnya.
Hal lainnya diungkapkan Kelompok Pakar Pimpinan DPRD Adi Supriadi mengenai penggratisan BPJS Kesehatan khusus kelas 3. Dikatakan proses pengkajian telah dilakukan bagi peserta BPJS Mandiri, dimana telah didiskusikan ke Bappeda dengan melakukan verifikasi data jumlah peserta BPJS Mandiri di Balikpapan.
"Dan itu nanti akan dibuatkan Cluster-cluster sehingga kemudian bisa dieksekusi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, "bebernya.
Terkait dengan kendala adanya tunggakan BPJS Mandiri, dirinya kembali menjelaskan akan mengkaji dengan melakukan pendataan berapa jumlah pengguna BPJS Mandiri serta berapa yang mengalami penunggakan.
Disinggung mengenai anggaran, Adi mengungkapkan telah tersedia akan tetapi dari program tersebut akan memilah dengan membuat tahapan-tahapan untuk menentukan kategori yang menerima diawal, ditengah, dan diakhir.
"Ini adalah bentuk inisiatif dari DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mensuport Wali Kota terpilih, sehingga ketika sudah dilantik, visi misinya sudah dapat dieksekusi, "tutup Adi. (lex)
.jpg)
