Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Menyikapi keluhan masyarakat terkait mogoknya sejumlah kendaraan bermotor di Kota Balikpapan, yang diduga akibat menurunnya kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Pertamax, Komisi II DPRD Kota Balikpapan mendatangi kantor PT Pertamina Patra Niaga, Rabu (9/4/2025).
Rombongan Komisi II dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan sekaligus Koordinator Komisi II, Budiono. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari kejelasan terkait isu yang meresahkan masyarakat tersebut.
"Kami menindaklanjuti aduan warga mengenai kendaraan roda dua maupun roda empat yang mengalami gangguan mesin hingga mogok, yang diduga akibat penggunaan BBM Pertamax," ujar Budiono usai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi langsung dengan perwakilan Pertamina Patra Niaga, Hendri Eko. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa pihak Pertamina telah melakukan investigasi awal, termasuk dengan menelusuri sejumlah bengkel.
Namun, Budiono menekankan pentingnya keterlibatan pihak independen dalam proses investigasi guna memastikan transparansi dan akurasi data di lapangan.
"Kami mendorong agar investigasi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, agar hasilnya objektif dan tidak memihak. Hal ini penting untuk mengetahui sumber pasti dari kerusakan kendaraan yang diduga akibat kualitas BBM," tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Budiono menyebut bahwa Pertamina juga telah menyediakan formulir pengaduan di SPBU, bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Data yang dimasukkan akan diverifikasi dengan melibatkan pihak bengkel dan bukti pendukung lainnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Kalimantan Timur Utara PT Pertamina Patra Niaga, Hendri Eko, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi internal sejak isu ini mencuat. Proses investigasi mencakup pengambilan sampel BBM dari SPBU, tangki pendam, hingga depot.
"Sejauh ini, hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi BBM masih dalam batas standar dan tidak ditemukan adanya pengoplosan," jelas Hendri.
Ia juga menambahkan bahwa warna BBM tidak bisa dijadikan indikator kualitas, melainkan hanya sebagai penanda jenis produk.
"Kami juga masih melanjutkan pengambilan sampel dari beberapa bengkel, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hal ini bisa terjadi," akunya.
Terkait kemungkinan kompensasi bagi konsumen, Hendri menegaskan bahwa keputusan tersebut baru akan diambil setelah investigasi selesai.
"Kompensasi, kami masih melihat hasil investigasi dahulu, karena ini kan masih dugaan," terangnya.
"Jadi penetapan penyebab kerusakan kendaraan harus dilakukan oleh ahlinya. Kami siap bekerja sama dengan DPRD dan pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbuka," tutup Hendri. (lex)
.jpg)
