Soroti Tantangan Efisiensi Anggaran, Dorong Inovasi Daerah di Tengah Keterbatasan

KaltimKita.com, TANJUNG REDEB – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan turut berdampak pada pengelolaan keuangan daerah. Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman menilai kondisi tersebut harus disikapi dengan perubahan pola pikir dan inovasi di semua lini pemerintahan.

Rahman mengungkapkan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Berau sekitar 300 ribu jiwa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkisar Rp3,4 triliun, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran secara efektif dan tepat sasaran.

“Kita memang terkena efisiensi, dengan penduduk sekitar 300 ribu dan APBD sekitar Rp 3,4 triliun. Ini harus kita kelola dengan bijak,” ujarnya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah kabupaten/kota lain yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar.

Menurutnya, ada daerah dengan populasi mencapai 2,5 juta jiwa namun APBD-nya hanya sekitar Rp4 triliun. Bahkan, dalam satu kecamatan saja jumlah penduduknya bisa mencapai 192 ribu jiwa.

“Di daerah lain ada yang penduduknya 2,5 juta dengan APBD Rp4 triliun. Bahkan satu kecamatan bisa 192 ribu penduduk. Mereka tidak punya sumber daya alam, tapi yang mereka gunakan adalah inovasi,” jelasnya.

Dari perbandingan itu, Rahman menilai Berau dapat mengambil pelajaran penting, khususnya dalam hal kreativitas dan inovasi tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa ide-ide sederhana namun tepat sasaran bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Apa yang bisa kita ambil adalah idenya. Sedikit merubah, tapi manfaatnya bisa besar. Itu yang harus kita dorong,” tegasnya.

Ia meyakini lurah maupun kepala kampung di Berau memiliki strategi dan gagasan untuk menjawab tantangan efisiensi tersebut.

Menurutnya, peran pemerintah di tingkat bawah sangat penting dalam menghadirkan solusi berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Saya yakin lurah dan beberapa kepala kampung pasti punya strategi untuk mengatasi ini. Tinggal bagaimana pola pikir kita dirubah sejak adanya efisiensi,” katanya.

Meski demikian, Rahman menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan di kampung-kampung, tetap harus diperjuangkan. Efisiensi anggaran, menurutnya, bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan publik.

“Walaupun ada efisiensi, semua tetap harus kita perjuangkan, termasuk jalan yang ada di perkampungan,” pungkasnya. (adv)