Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Ketua DPC Partai Gelora Balikpapan Syukri Wahid mengusulkan skema berbeda dalam wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ia menyarankan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, sementara wali kota dan bupati tetap dipilih langsung oleh rakyat.
"Saya lebih setuju kalau pemilihan Gubernur melalui DPRD. Namun, saya lebih setuju kalau kepala daerah tetap dipilih oleh masyarakat, karena itu paling dekat dengan masyarakatnya," ujar Syukri Wahid, Kamis (22/1/2026).
Syukri menjelaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih dalam tahap persiapan pembahasan, karena belum ada draf perubahan undang-undang terkait Pilkada.
Secara personal sebagai Ketua Gelora Balikpapan, ia menunggu kajian lebih intensif dari Partai Gelora pusat sebelum mengambil sikap resmi.
Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebenarnya bukan hal baru karena pernah diterapkan pada era 90-an.
Namun, ia mengingatkan adanya persoalan krusial yang muncul dari sistem tersebut, yakni kepala daerah menjadi mandataris DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada rakyat.
"Kalau mandatoriumnya berasal dari anggota DPRD, maka wali kota itu adalah mandataris dari DPRD. Artinya, dia bertanggung jawab kepada DPRD. Nah, itu yang selalu dijadikan 'mainan' kepala daerah dan DPRD," jelasnya.
Syukri menyebut bahwa mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilakukan setiap tahun sering menjadi ajang kongkalikong politik antara kepala daerah dan DPRD.
Anggota DPRD memiliki kewenangan menolak LKPJ, yang konsekuensinya dapat menyebabkan kepala daerah diganti karena DPRD adalah pemberi mandat.
Persoalan inilah yang menjadi alasan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD ditentang dan direvisi oleh undang-undang sebelumnya.
Politikus yang juga berprofesi sebagai dokter gigi tersebut menilai akan terjadi kemunduran jika sistem lama tersebut diterapkan kembali tanpa ada perbaikan.
Meski demikian, Partai Gelora Balikpapan tidak menolak sepenuhnya wacana tersebut. Syukri mengusulkan agar dilakukan pengelompokan dalam sistem pemilihan kepala daerah.
Ia beralasan gubernur adalah perwakilan dari Presiden dan otonomi besar berada di tingkat kota dan kabupaten, bukan di provinsi.
"Ada baiknya, karena biaya penyelenggaraan pilkada membengkak dua kali lipat, karena harus membiayai kotak suara di setiap kabupaten dan kota. Maka, langkah baiknya, gubernurlah yang dipilih di DPRD provinsi dan/atau sifatnya penunjukan," katanya.
Dengan skema tersebut, Syukri menilai akan terjadi efisiensi biaya untuk 38 provinsi karena tidak ada biaya pilkada langsung yang sangat besar. Gubernur dapat dipilih oleh DPRD atau ditunjuk sebagai perwakilan Presiden.
Sementara untuk tingkat kota dan kabupaten, ia berpendapat kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Alasannya, pemimpin tingkat kota lebih dekat dengan masyarakat sehingga seharusnya dipilih secara langsung oleh warga.
Syukri menegaskan bahwa baik pemilihan melalui DPRD maupun langsung oleh rakyat sama-sama tidak mencederai Undang-Undang Dasar 1945 karena keduanya merupakan cara demokratis.
Namun, menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat masih lebih baik untuk kepala daerah tingkat kota dan kabupaten.
"Kalau saya berpendapat, masih lebih baik kalau kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan gubernurnya cukup dipilih oleh DPRD provinsi, memangkas biaya dan juga karena bukan otoritas otonomi langsung yang secara otonom besar di daerah," paparnya.
Terkait strategi partai jika sistem pemilihan melalui DPRD benar-benar diterapkan, Syukri menjelaskan bahwa kuncinya adalah meraih kursi sebanyak mungkin di DPRD dan melakukan koalisi. Sistem ini akan mengacu pada suara mayoritas di parlemen.
Ia mencontohkan jika DPRD memiliki 45 kursi, maka partai atau koalisi yang menguasai 23 kursi akan menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah.
Karena itu, Partai Gelora harus menargetkan perolehan kursi maksimal di DPRD Kota Balikpapan jika keputusan pemilihan melalui DPRD benar-benar diambil.
"Kalau itu pun menjadi keputusan, ya mau tidak mau kita harus menargetkan kursi di DPRD Kota Balikpapan," pungkasnya. (zyn)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
