Kaltimkita.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan bahwa penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah yang tidak tertagih berbeda dengan penghapusan piutang. Meskipun disisihkan, hak tagih pemerintah atas wajib pajak dan retribusi tetap berlaku.
“Penyisihan piutang merupakan estimasi nilai piutang yang mungkin tidak dapat diterima pembayarannya pada tahun berjalan. Namun, ini tidak menghilangkan hak tagih kami,” jelas Seno Aji saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda, Senin (23/6/2025).
Berbeda dengan penyisihan, penghapusan piutang adalah proses resmi untuk menghapus target piutang daerah secara bersyarat atau mutlak. Ini berarti kewajiban pembayaran dari wajib pajak atau retribusi tersebut benar-benar dihilangkan.
Menanggapi sorotan fraksi terkait penyerapan anggaran belanja daerah, khususnya belanja modal yang masih kurang, Seno Aji menjelaskan hal tersebut merupakan indikasi efisiensi belanja.
“Realisasi pendapatan kami justru melampaui target yang ditetapkan,” tambahnya.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyerapan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah menyadari adanya ketidakmerataan distribusi guru non-ASN serta sarana dan prasarana di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Untuk meningkatkan kualitas guru, pemerintah akan berupaya meningkatkan kompetensi secara berkala melalui pelatihan, sertifikasi, serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Gabungan Guru Madrasah Berprestasi (GGMB).
“Pemenuhan tenaga pengajar juga menjadi prioritas, terutama untuk mengisi kekosongan akibat pensiun atau mutasi.
Kami akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan,” ujar Wagub.
Selain itu, guru pengganti akan diberdayakan melalui biaya operasional sekolah (BOSDA) daerah. Pemerintah juga telah menyusun perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru untuk memastikan pemerataan tenaga pendidik di daerah 3T.
Terkait sarana dan prasarana sekolah, khususnya di daerah 3T, pemerintah sedang menyusun permintaan sarana sesuai standar nasional.
Penyediaan itu akan difokuskan untuk mendukung dunia kerja dan industri bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemerintah juga akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik dan jaringan internet di wilayah tersebut. (fan/adv/diskominfo kaltim)
.jpg)
.jpg)
