Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menunjukkan respons cepat dalam menangani keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah milik Arif, warga yang mengeluhkan lonjakan tagihan PBB hingga Rp9,5 juta, padahal sebelumnya hanya membayar sekitar Rp306 ribu per tahun untuk lahan miliknya.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, langsung memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut. Menurutnya, berdasarkan penelusuran, lonjakan nilai pajak itu disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pencatatan titik koordinat lahan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).
“Setelah kami cek, ternyata memang ada kekeliruan koordinat. Sudah dikoreksi, dan tagihan terbaru hanya sekitar Rp600 ribu. Kami sudah panggil Pak Arif dan memberikan penjelasan langsung,” ujar Rahmad di Balai Kota, Jumat (22/8/2025).
Ia juga mengingatkan pentingnya klarifikasi langsung ke pihak berwenang sebelum menyebarluaskan keluhan atau informasi ke media sosial.
Hal ini, menurutnya, untuk menghindari kesalahpahaman publik yang dapat merugikan banyak pihak.
“Kalau ada hal yang tidak sesuai, silakan datang dulu ke Pemkot untuk tabayun. Kalau belum puas, silakan laporkan ke Ombudsman. Tapi jangan langsung unggah ke media sosial tanpa konfirmasi,” tegasnya.
Selain menanggapi isu pajak, Rahmad juga menyoroti pentingnya inovasi dalam memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong dinas terkait agar tidak hanya bergantung pada PBB, melainkan juga menggali potensi dari sektor lain seperti restoran, parkir, dan perhotelan.
Namun ia menegaskan, upaya peningkatan PAD harus tetap menjaga iklim investasi yang nyaman dan aman bagi pelaku usaha.
“Suasana kota yang kondusif adalah kunci. Kita ingin investor dan pendatang merasa betah tinggal dan berusaha di Balikpapan,” pungkasnya. (rie)
.jpg)
