Kaltimkita.com, SAMARINDA – Wilayah hulu dan pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan unik dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan poros yang menghubungkan desa-desa di kawasan rawa dan bantaran sungai.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menekankan pentingnya pendekatan konstruksi yang sesuai dengan kondisi geografis untuk menciptakan infrastruktur yang tahan lama.
Dalam keterangannya, Firnadi menyoroti jalur poros dari Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, yang menjadi akses vital menuju desa-desa lain di hulu Kukar, hingga ke perbatasan Kutai Barat (Kubar). Jalan ini, menurutnya, kerap rusak akibat genangan air dan pasang sungai yang rutin terjadi setiap tahun.
“Wilayah hulu Kukar bukan dataran biasa. Ini kawasan rawa-rawa dan tepi sungai, jadi tak bisa disamakan konstruksinya dengan wilayah lain. Dibutuhkan jalan dengan desain khusus, seperti pondasi pile slab atau struktur layang,” jelas politisi dari Fraksi PKS ini.
Pile slab, lanjut Firnadi, merupakan sistem konstruksi yang menggunakan tiang pancang sebagai dasar jalan, sangat cocok diterapkan di wilayah dengan kondisi tanah labil atau rawan banjir.
Meski membutuhkan anggaran lebih besar, ia menilai metode ini justru efisien untuk jangka panjang karena meminimalkan biaya perawatan dan risiko kerusakan berulang.
“Kalau kita paksakan dengan model timbunan biasa, jalan akan cepat rusak. Setiap musim hujan atau pasang sungai, pasti terendam dan terputus. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan konektivitas antarwilayah,” katanya.
Firnadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Menurutnya, penyelesaian persoalan infrastruktur di wilayah hulu tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah karena skalanya cukup besar.
“Ini butuh sinergi. Kalau Kukar berjalan sendiri, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Maka peran Pemprov dan pemerintah pusat sangat penting, baik dari segi pendanaan maupun perencanaan teknis,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD dan instansi teknis terkait, untuk menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur kawasan pedalaman dengan pendekatan teknis yang presisi, bukan hanya berbasis anggaran tahunan.
“Kita harus mulai bicara infrastruktur berbasis karakter wilayah. Tidak semua daerah bisa diperlakukan sama. Jika ingin hasilnya maksimal dan berkelanjutan, maka pendekatannya pun harus ilmiah dan terintegrasi,” tutupnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
