Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kukar Edi Damansyah menerima audienai Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Kartanegara terkait kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP),
yang merupakan finalisasi atau validasi data hasil pendataan awal Registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022, Senin (10/4/2023).
Kepala BPS Kukar Nur Wahid mengatakan hal ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan tentang pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan model Proxy Mean Test (PMT) untuk data perlindungan sosial.
Finalisasi pada hasil pendataan tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat melalui FKP. Dalam FKP akan dilakukan validasi silang antara hasil pengolahan dengan pengetahuan masyarakat, untuk kemudian diputuskan dengan mengedepankan musyawarah mufakat
“FKP akan dilaksanakan pada 2 sampai 21 Mei 2023 , kami melaksanakan seleksi petugas FKP perkiraan jumlah 174.697 Ketua SLS atau perwakilan yang paham mengenai keadaan masyarakat setempat," ujarnya.
Ia menambahkan fasilitator adalah pihak desa atau kelurahan, Asisten fasilitator dua orang, salah satunya diutamakan organik BPS, administrator satu orang diutamakan organik BPS, tokoh Lain lima orang, seperti tokoh masyarakat, agama, adat, Ketua Lembaga Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas.
Pengelompokkan kesejahteraan diantaranya, pertama sangat miskin adalah kondisi dimana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, kedua miskin adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti untuk makan dengan layak, ketiga rentan miskin adalah kondisi dimana seseorang masih bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan ke empat tidak miskin adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Sementara Edi Damansyah berpesan agar dimaksimalkan sebaik mungkin agar bisa melibatkan Kasi Kesra Kecamatan, Kasi Kesra Desa dan Puskesos agar bisa membawa data yang telah ada untuk dicocokkan pada pertemuan nanti.
“Kami selalu mendukung pelaksanaan FKP ini agar kerja BPS lancar dalam pendataan yang benar dan sesuai keadaan di lapangan,sehingga data yang dipakai kemudian hari benar akurat,” ucao Edi.
Ia berharap antara BPS dengan Pemkab Kukar terus melakukan koordinasi agar ada keterbukaan jika ada permasalahan di lapangan dalam pendataan.
”Apa yang dikerjakan sekarang adalah demi perbaikan data, jangan sampai daya dukung terbatas sehingga pekerjaan tidak maksimal dilakukan mari kita saling bekerja bersama – sama,” tutupnya. (ian)
.jpg)
