Kaltimkita.com, SAMARINDA – Sepulang dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) HM Agus Hari Kesuma (AHK) langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Hotel Fugo, Samarinda, Sabtu (9/11/2024). Fokus utama rapat tersebut adalah evaluasi serapan anggaran serta penyelarasan program daerah dengan lima prioritas nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas.
Presiden menekankan dukungan terhadap visi "Indonesia Emas 2045" melalui lima program utama yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam, perumahan rakyat, dan akses makanan bergizi. Menanggapi arahan tersebut, AHK meminta jajaran Pemkab Kutim untuk menyesuaikan kebijakan daerah agar sejalan dengan program tersebut.
AHK menyebut bahwa Kutim, dengan potensi besar di sektor pertanian dan perikanan, bisa menjadi garda depan dalam mendukung kemandirian pangan nasional. “Penguatan sektor pertanian dan perikanan lokal adalah kunci agar kita mampu mengurangi ketergantungan pada impor pangan,” ujarnya.
Selain itu, AHK menyoroti pentingnya kemandirian energi, terutama melalui pengembangan energi terbarukan. Dengan potensi sumber daya energi yang melimpah, Kutim diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.
“Kita harus memanfaatkan sumber energi terbarukan yang ada untuk mendukung kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor,” tegasnya.
Program hilirisasi sumber daya alam juga menjadi perhatian utama dalam Rapim tersebut. AHK menilai hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Dengan mengolah sumber daya alam yang kita miliki, kita tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam mendukung program perumahan rakyat, AHK menekankan bahwa penyediaan hunian layak adalah prioritas penting untuk menciptakan lingkungan sehat bagi masyarakat Kutim. “Rumah layak huni adalah salah satu wujud keberlanjutan pembangunan yang harus diwujudkan,” imbuhnya. Selain itu, akses terhadap makanan sehat dan bergizi menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini, menurut AHK, harus disesuaikan dengan anggaran daerah untuk memastikan pelaksanaannya optimal.
AHK menggarisbawahi pentingnya koordinasi intensif antara perangkat daerah untuk memastikan program prioritas dapat terlaksana dengan baik. Bappeda dan BPKAD diminta memaksimalkan peran mereka dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
“Semua perangkat daerah harus bersinergi agar target pembangunan fisik dan anggaran bisa tercapai dengan baik. Komitmen ini menjadi langkah nyata dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045,” tutup AHK.
Rapim tersebut menunjukkan kesiapan Pemkab Kutim untuk menghadapi tantangan pembangunan di tahun mendatang dengan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.(Adv)
.jpg)
