.png)
Kaltimkita.com, PALANGKA RAYA - Komoditi kelapa sawit ternyata masih menjadi isu menggairahkan untuk terus dibahas sebagai sumber keuangan daerah. Itu pula yang menjadi semangat Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pengusaha dan pelaku usaha perkebunan serta industri kelapa sawit di Kalimantan.
Bahkan acara yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Ballroom Kahayan Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Kalimantan Tengah ini secara khusus dihadiri para kepala daerah dan gubernur di Kalimantan.
Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengakui kelapa sawit sangat besar kontribusinya bagi perekomomian dan pendapatan negara, bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Bayangkan, ada 17 juta orang yang bekerja di industri kelapa sawit," sebut Gubernur Isran Noor saat Talkshow Perimbangan Anggaran Daerah untuk Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan Turunannya.
"Itu yang bekerja langsung, 17 juta orang. Kalau dia punya anggota keluarga 4 orang, berarti ada 68 juta orang yang dijamin pekerja sawit itu. Jika ditambah pekerjanya, berarti ada 85 juta orang hidup di industri sawit ini," sambungnya.
"Dan apakah ini sangat tidak membantu negara dalam menangani kemiskinan," tambahnya lagi dihadapan 250 peserta Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 dari seluruh daerah di Kalimantan.
Diacara yang dihadiri Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Dr Musdhalifah Machmud, Sekjen Gapki Pusat Eddy Martono dan Presiden Borneo Forum Muhammadsjah Djafar, orang nomor satu Benua Etam ini kembali menegaskan kelapa sawit tetap harus memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah untuk mendukung pembangunan.
Sebab yang terjadi saat ini menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, pemerintah pusat memberlakukan dana bagi hasil (DBH) yang selisih nilainya pada 2020 hingga 2022 sebesar Rp40 triliun.
Khusus untuk sawit sebut Gubernur Isran, hanya ada sekitar Rp3,4 triliun yang akan dibagikan kepada daerah-daerah penghasil kelapa sawit.
"Nilai itu sangat kecil. Uang yang katanya DBH sebesar Rp3,4 triliun itu kecil dan tidak ada apa-apanya kalau harus dibagi-bagi ke daerah penghasil. Itu yang harus kita perjuangkan, DBH kelapa sawit yang pantas untuk daerah penghasil agar kita bisa membangun daerah," pungkas mantan Ketua Apkasi ini.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran meminta perusahaan kelapa sawit agar lebih peduli dan memperhatikan kondisi warga sekitar perkebunan dan perusahaan mereka.
Tidak kalah pentingnya, ujarnya lagi, bagaimana permasalahan lahan dan lingkungan yang selama ini terjadi antara perusahaan dan masyarakat bisa segera diselesaikan.
"Bagaimana kita menyelesaikan masalah perusahaan dengan masyarakat bisa tuntas, sehingga ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud," harap Gubernur Sugianto Sabran, seraya membuka forum dengan tabuhan Katambung didampingi Gubernur Isran Noor.
Borneo Forum digelar tiga hari (23-25 Agustus) mengangkat tema Menuju Industri Sawit Borneo Lebih Berkelanjutan diisi sambutan singkat Menko Perekomomian Airlangga Hartarto secara virtual.(adpimprovkaltim)
.jpg)
