KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berusia 62 tahun. Termasuk Pengurus Koordinator Cabang PMII Kaltim-Kaltara menggelar tasyakuran di Aula Rumjab Wakil Walikota, Senin (25/4/2022). Dihadiri langsung oleh Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud didampingi Kapolresta Balikpapan V Thirdy Hadmiarso.
Selain tasyakuran juga dirangkai dengan dialog yang mengangkat tema kolektif bergerak menyambut Ibu Kota Nusantara menuju Kaltim maju dan sejahtera.
Usai menghadiri kegiatan, Rahmad Mas'ud mengatakan atas nama pemerintah kota, semoga PMII bisa terus sukses dan berkontribusi membangun Kaltim dan Balikpapan secara khusus. Tentunya sinergitas harus terus dilakukan.
Mengingat PMII juga menggelar dialog perihal IKN, ia menambahkan bagi Balikpapan sudah sangat siap dari segi infrastruktur meski belum sempurna. Tentu, akan disempurnakan oleh pemerintah pusat.
”Tapi secara keseluruhan, diantara 10 kabupaten dan kota, Balikpapan jauh lebih siap. Jadi saya pikir, tepat bila Balikpapan bukan hanya sebagai penyangga, tapi secara de facto, ibu kota ada di Balikpapan,“ ujar Ketua Umum Partai Golkar Balikpapan ini.
Sementara dalam diskusi yang dilaksanakan menjelang berbuka puasa, Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan pemindahan ibu kota di Kaltim sejatinya akan membawa dampak positif maupun negatif.
Dari beberapa kali diskusi tentang IKN, secara pribadi menurutnya yang paling dikhawatirkan yakni perihal SDM. Karena secara nasional, SDM cukup mumpuni tapi terbatas.
“Kita bisa lihat sendiri di proyek nasional RDMP. Pembangunan nya dikerjakan dari orang asing dan bukan dari kita. Hal itu juga akan terjadi di IKN nantinya,“ ujarnya.
Maka dari itu, menyambut IKN yang perlu disiapkan yakni SDM yang mumpuni. Karena tentu banyak membutuhkan SDM yang ahli.
Senada, Ketua PKC PMII Kaltim-Kaltara Zainuddin mengatakan pemerintah provinsi Kaltim harus meningkatkan kualitas masyarakat nya. Sangat disayangkan, jika hadirnya IKN tidak diisi oleh sebagai besar dari tenaga kerja lokal.
“Perpindahan IKN tidak bisa dihindari dan dihalangi lagi. Hal tersebut pasti akan terjadi. Jadi Pemprov maupun pemerintah di 10 kabupaten dan kota harus menyiapkan SDM yang unggul,“ tambah Zainuddin. (and)
.jpg)
