Kaltimkita.com, PENAJAM- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berharap Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun anggaran 2025.
“Kami sudah mengusulkan bantuan perbaikan RTLH di APBN melalui BPPW Kaltim. Mudah-mudahan usulan kami diakomodir,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU, Khairil Achmad.
Khairil mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU berharap Kementerian PU kembali memberikan bantuan perbaikan RTLH seperti tahun anggaran 2024. Tahun lalu, PPU mendapat bantuan perbaikan sebanyak 25 rumah tidak layak huni di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku.
Pemkab PPU kembali menantikan bantuan perbaikan RTLH di 2025 ini, karena rumah tidak layak huni di PPU masih cukup banyak yakni 1.666 unit. Sedangkan tahun ini, Pemkab PPU hanya mampu mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk bantuan perbaikan sebanyak 100 rumah tidak layak huni. Sementara bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebanyak 150 unit dengan anggaran Rp3,75 miliar.
“Kami berharap bantuan perbaikan rumah di tahun ini ada lagi dari APBN. Supaya lebih banyak RTLH yang bisa mendapat bantuan perbaikan tahun ini,” ujarnya.
Selain bantuan bersumber dari Pemkab PPU, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat, kata Khairil, Dinas Perkimtan PPU juga memaksimalkan peran dari lembaga lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten PPU.
“Baznas PPU juga memiliki program bedah rumah untuk warga kurang mampu, ini juga sangat membantu untuk mengatasi RTLH secara bertahap di PPU. Rumah warga yang dapat bantuan perbaikan dari Baznas juga kami data kedalam daftar RTLH yang telah mendapatkan bantuan perbaikan,” tandasnya. (Adv)
.jpg)
