Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Hari pertama berkantor usai libur Lebaran 2026, Komisi II DPRD Balikpapan tancap gas menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra. Agenda pertama rapat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Senin (30/3).
Ketua Komisi II Fauzi Adi Firmansyah mengatakan, pihaknya fokus terhadap serapan anggaran Tahun 2026 dan program kerja Tahun 2027. Maka untuk memastikan ini, wakil rakyat meminta data dari OPD.
“Bagaimana capaian baik kegiatan fisik atau nonfisik yang sudah dilaksanakan masing-masing OPD,” katanya. Selain dengan BKAD, Komisi II juga RDP dengan DKUMKMP dan Dinas Perdagangan.
Dia memberi contoh saat rapat dengan BKAD, pihaknya fokus membahas penyelamatan aset. “Jadi banyak aset kita yang ternyata di lapangan itu bermasalah,” ucapnya.
Artinya penyelamatan aset-aset milik Pemkot Balikpapan tidak maksimal. “Jangan hanya di pemeliharaan saja, tapi fokus juga kepada penyelamatan aset,” imbuhnya.
Dia memberi solusi salah satunya dengan melakukan pemagaran. Kemudian perbaikan dan surat-surat sertifikat dan lain sebagainya juga harus diperhatikan.
“Mana-mana yang masih IMTN dan segel ditingkatkan agar legalitas bisa menjadi lebih kuat,” tuturnya. Nantinya melalui data BKAD, Komisi II bisa mengetahui berapa jumlah aset yang dimiliki pemerintah kota.
“Berapa aset yang bermasalah atau on-the-track yang lagi pengurusan lagi kami minta datanya,” sebutnya. BKAD menjanjikan data aset-aset akan diserahkan kepada DPRD Balikpapan.
Adi menekankan, keberadaan aset ini penting sebagai hasil kekayaan pemerintah kota. “Jangan sampai seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya ada beberapa aset terlibat masalah.
“Contohnya pasar induk yang tadinya memang semua lahan pemerintah kota, ternyata ada di tengah sekitar 4 hektare diakui oleh pihak lain,” bebernya. Itu sekarang dalam tahap sengketa.
Dia menegaskan kepada BKAD agar jangan sampai aset-aset lainnya bernasib sama seperti tersebut. “Jadi memaksimalkan pengamanan aset agar aset kita selamat dan aman,” pungkasnya. (ang)
.jpg)
.jpg)
