KaltimKita.com, TANJUNG REDEB – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat memberikan dampak langsung pada Kabupaten Berau.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan dukungannya terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Sumadi menilai kebijakan ini sebagai langkah yang wajib dijalankan dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan program-program yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap program yang dijalankan harus efektif dan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Sumadi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran kemungkinan akan mempengaruhi alokasi dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran agar program-program prioritas tetap dapat berjalan dengan lancar.
“Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan. Jika hubungan ini terjalin dengan baik, saya yakin segala tantangan akan lebih mudah diatasi,” jelasnya.
Salah satu sektor yang terdampak oleh kebijakan ini adalah perjalanan dinas, yang menurut Sumadi, dapat dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Di era digital saat ini, komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien, tanpa harus selalu melakukan perjalanan dinas.
“Itu bukan masalah besar. Sekarang sudah ada berbagai platform digital seperti Zoom yang mempermudah komunikasi tanpa perlu bepergian,” tambahnya.
Sumadi berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan efisiensi anggaran ini. Ia yakin bahwa dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Semoga kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik, dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tutup Sumadi.(adv/gol)
.jpg)
