Kaltimkita.com, PENAJAM- Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBB-KT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan konsep forest city atau kota hutan. Ketua KBB-KT PPU Syarifuddin HR mengatakan, pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, PPU dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkonsep forest city patut didukung. Karena, konsep pembangunan IKN itu akan tetap mempertahankan hutan Kalimantan yang selama ini sejenak sebagai salahbsatu paru-pari dunia.
“Hutan tropis harus dipertahankan. Jangan sampai pembangunan Ibu Kota Negara akan memusnahkan semuanya. Kalau memang itu konsepnya (forest city) untuk pembangunan IKN, kami dari suku Banjar sebagai salah satu suku asli Kalimantan menyambut baik,” kata Syarifuddin, Jumat (15/4/2022).
Pemerintah pusat rencananya akan menggelontorkan anggaran Rp30 triliun pada 2023 untuk pembangunan IKN. Syarifuddin mengingatkan, pemerintah pusat agar perencanaan pembangunan IKN tidak melenceng dari konsep kota hutan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Semoga konsep ini benar-benar dipertahankan dan direalisasikan. Jadi, nantinya kota hijau benar-benar terwujud sehingga banyak titik resapan untuk meminimalisir potensi banjir,” terangnya.
Syarifuddin menuturkan, konsep kota hutan diharapkan akan menjadi kota masa depan Indonesia yang lebih modern dengan diselimuti penghijauan.
“Kota hutan ini cukup menjanjikan untuk masa depan. Jangan hanya memikirkan seperti pembangunan DKI Jakarta yang tidak ada kelihatan pohon, adanya hanya gedung-gedung tinggi,” ujar dia.
Syarifuddin menyarankan, pemerintah pusat untuk menangani lubang tambang yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja, Kukar. Lubang tambang yang ada di kawasan IKN tersebut harus direklamasi dan dilakukan penghijauan agar tidak mencederai konsep kota hutan.
“Kami juga meminta kepada yang berwenang di sana (Otorita IKN dan pusat) agar kayu-kayu khas Kalimantan ditanam kembali di kawasan IKN. Karena sampai hari ini sudah langka, seperti kayu ulin, kayu meranti merah, bangkirai, bungor, danris, dan markabang,” imbuhnya.
Syarifuddin berharap, pemerintah pusat memberikan anggaran khusus kepada PPU dan Kukar sebagai daerah penyangga utama IKN Nusantara. Anggaran khusus tersebut sangat diperlukan untuk mengimbangi antara pembagunan IKN dengan daerah penyangga.
“Sebagai warga PPU sangat berharap kepada pemerintah pusat untuk memberikan dana khusus ke daerah penyangga agar bisa mengimbangi pembangunan IKN. Jangan sampai nanti jomplang antara pembangunan IKN dengan daerah penyangga. Kalau tidak ada perhatian khusus, kita terkapar membangun PPU dengan APBD Rp1,1 triliun,” tandasnya. (ade)
.jpg)
