Kaltimkita.com, Kutai Kartanegara – Rapat koordinasi penyusunan rencana program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) terkait Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah di Ruang Batara Bappeda menghasilkan 6 (enam) poin penting, Rabu (8/11/2022) sore.
Adapun ke enam poin penting tersebut yakni yang pertama, Pemkab Kukar mendorong kepada seluruh perusahaan agar berperan aktif dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
"Nol persen kemiskinan pada tahun 2024," kata Edi Damansyah.
Kedua, Pemkab Kukar menyediakan daya by name by address berdasarkan P3KE dan DTS melalui aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan Kukar (RBPK) sebagai rekomendasi target sasaran jumlah data indovidu atau keluarga untuk didistribusikan dan ditindaklanjuti oleh masing-masing perusahaan mitra TJSP.
"Adapun usulan keikutsertaan perusahaan dalam prorgam tersebut diinput pada aplikasi hingga akhir November 2022," sebutnya.
Ketiga, penanggulangan kemiskinan Kukar ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati untuk memperkuat pelaksanaan TJSP/TJSL di masing-masing perusahaan.
Keempat, OPD dan perusahaan menyusun dan menyepakati kerjasama program kolaborasi pada tahun rencana 2023 dengan melampirkan sasaran data individu atau keluarga melalui aplikasi RBPK Kukar paling lambat Januari 2023.
Kelima, seluruh perusahaan sektor perkebunan dan pertambangan minimal mengakomodasi satu program penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan karekteristik masing-masing wilayah sasaran kerja program TJSP perusahaan.
Terakhir, Perusahaan yang tidak dapat ikut serta dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program CSR/TJSP agar dapat menyampaikan alasan secara tertulis kepada Bupati Kukar. (Ian)
.jpg)
