KaltimKita.com, SANGATTA - Banyaknya permasalahan yang terjadi terkait Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kabupaten Kutai Timur terutama menyangkut kesejahteraan BPJS Kesehatan yang dirasa belum merata, Ketua Forum TK2D Mursalim menyampaikan keluhan TK2D kepada ketua DPRD Joni,S.Sos tepatnya pada Senin (5/4/2021) di ruang kerja ketua DPRD Kabupaten kutai timur.
“Saya sangat mengapresiasi Bapak selaku ketua DPRD memperjuangkan BPJS ketenagakerjaan yang nanti akan kami terima, Namun alangkah baiknya jika BPJS kesehatan yang sebagian sudah dibagikan segera dituntaskan agar TK2D terjamin biaya pengobatannya,” ungkap Ketua forum TK2D Mursalim.
Ketua forum TK2D Mursalim menemui Ketua DPRD Kutim Joni sampaikan 18 pernasalahan yang terjadi di kalangan TK2D
Mursalim mengatakan selama ini kartu BPJS Kesehatan yang sebagian sudah mendapatkan tidak bisa dipergunakan lagi di saat berobat ke puskesmas dengan alasan terjadinya tunggakan. “Salah satu rekan kami pernah memakai kartu BPJS kesehatan tersebut untuk dipakai berobat oleh pihak puskesmas ditolak dengan alasan kartu BPJS kesehatan tidak bisa digunakan karena terjadi tunggakan pembayaran,” terangnya.
“Saya berharap ada solusi bagi kami terkait hal BPJS kesehatan, selain itu juga kami datang ke sini menyampaikan beberapa hal yang menjadi polemik setiap usai pilkada pasti ada TK2D yang baru bagaimana permasalahan TK2D ini akan selesai kalau selalu ada penambahan yang baru sementara pengangkatan PNS, ASN atau PPPK belum ada kejelasan. Kami bersama rekan-rekan menemukan banyak fakta dan bukti di lapangan yang kami kumpulkan,” terangnya
Banyaknya permasalahan TK2D yang diperjuangkan oleh ketua forum Mursalim bersama rekan-rekan, menggugah hati ketua DPRD Joni,S,Sos untuk mengawal permasalahan yang dihadapi TK2D.
“Insya Allah saya selaku ketua DPRD walaupun baru beberapa bulan dilantik akan mempelajari dan menelusuri dimana letak kesalahan kartu BPJS Kesehatan kenapa pembagian tidak merata, selain itu permasalahan adanya TK2D yang baru coba lah dikomunikasikan dengan Bupati atau dinas terkait kalau pun nantinya tidak menemukan kesepakatan kami selaku dewan siap memfasilitasi untuk Hearing ,” beber ketua DPRD kutim Joni. (adv/rin/aji)
.jpg)
