Kaltimkita.com, TANJUNG REDEB – Guna menjaga stabilitas pangan, khususnya komoditas beras, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pangan menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang ketersediaan dan mutu beras, Rabu (20/8). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pangan dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari Bulog, distributor, hingga para pedagang.
FGD ini bertujuan untuk menyatukan persepsi, membangun koordinasi, dan menyusun strategi konkret dalam menghadapi potensi dinamika pangan di daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kualitas beras di pasaran.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang diwakili oleh Plt Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setkab Berau, Warji, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan laporan yang disampaikan Bulog, kondisi ketersediaan beras di Kabupaten Berau masih dalam kategori aman dan terkendali. “Kita tengah fokus membahas stok dan mutu pangan yang beredar di wilayah Berau. Dari diskusi ini, kita dapat memastikan bahwa stok beras aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat,” jelas Warji.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam diskusi tersebut, aspek mutu tidak luput dari perhatian pemerintah. Distributor dan pedagang diminta untuk tidak hanya menjaga ketersediaan, tetapi juga memperhatikan kualitas beras yang dijual ke masyarakat. “Terkait mutu, kami sudah menyampaikan kepada para pelaku usaha agar menjaga kualitas beras tetap layak konsumsi. Selain itu, harga jual juga harus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan, menambahkan bahwa hasil koordinasi dengan Bulog menunjukkan ketersediaan beras dipastikan mencukupi hingga Desember 2025 mendatang. “Dari hasil penyampaian Bulog, stok beras saat ini cukup dan aman hingga akhir tahun, bahkan mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang akhir tahun dan musim libur panjang,” ujar Rakhmadi.
Meski demikian, Rakhmadi menegaskan pentingnya pengawasan harga di lapangan, terutama dalam penerapan HET agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama konsumen. “Kami akan terus memperjuangkan penerapan HET agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani. Keseimbangan antara ketersediaan, mutu, dan harga menjadi prioritas,” katanya.
FGD ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha di sektor pangan. Dinas Pangan berharap kebijakan distribusi dan pengawasan harga dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan seluruh pihak. “FGD ini bukan hanya ajang evaluasi, tetapi juga ruang untuk menyerap masukan dari para pelaku lapangan dan menyusun solusi konkret atas potensi persoalan yang bisa timbul ke depan,” tambah Rakhmadi.
Dengan jaminan pasokan dari Bulog dan pengawasan yang semakin diperketat, Pemkab Berau menyampaikan optimisme bahwa kebutuhan beras masyarakat akan tetap terpenuhi hingga akhir tahun tanpa lonjakan harga yang signifikan. “Melalui sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, kami yakin stabilitas pangan di Berau dapat terus dijaga,” tutupnya. (han/adv)