Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Menindaklanjuti regulasi baru tentang transisi PAUD-SD dari Kemendikbud Ristek, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP menggelar Workshop Pendidikan “Transisi PAUD menuju SD yang menyenangkan" di Ballroom Hotel Gran Senyiur Kota Balikpapan, pada Kamis (27/7/2023) siang.
Kegiatan yang masih selaras dalam menuju program Merdeka Belajar ini, turut menghadirkan perserta para Guru PAUD dan SD se-Kota Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, transisi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak anak guna mendapatkan kemampuan fondasinya dan penyesuaian diri dengan lingkungan belajar barunya.
Di mana teknisnya, kata dia, akan ada kerjasama pihak PAUD/TK dengan SD supaya memperlancarkan proses transisi tersebut.
Menurutnya, sebelum diajarkan berpikir kritis, anak-anak perlu butuh waktu untuk berkembang dengan suasana yang menyenangkan. Bukan dilakukan secara terburu-buru yang langsung diterjunkan ke Sekolah Dasar.
"Hal itu guna menghindari ketidaknyamanan, kecemasan dan ketakutan anak-anak ketika bersekolah (SD) dihari pertama. Karena ada transisi dalam beberapa minggu tentang pengenalan anak ke sekolah (SD) barunya," ujar Hetifah disela-sela sosialisasi.
Dengan begitu, paradigma masyarakat mengenai pendidikan pun akan ikut berubah, bahwa pembelajaran diera kini sejatinya menyajikan kegembiraan dan kemandirian kepada buah hatinya.
Tak dapat dipungkiri, lanjutnya, belajar dalam suasana yang bahagia dan bebas memilih itu mampu meningkatkan daya kreatifitas sang anak.
"Belajar dalam suasana bahagia itu adalah kunci untuk mengembangkan aktivitas mereka," katanya.
Hetifah menilai, Balikpapan sudah cukup siap melaksanakan program itu. Apalagi ia menyimak sosialisasi tersebut terus bergerak melalui Pemerintah Daerah, Dinas, Bunda Paud hingga ke RT-RT.
Kendati demikian, baginya PAUD/TK merupakan fondasi pendidikan yang penting, oleh karenanya jika memungkinkan, ia selaku anggota Dewan RI berencana mendorong agar sekolah dini tersebut juga dapat termasuk dalam program wajib belajar.
"Kalau memungkinkan, maka wajib belajarnya mestinya ditambahkan dari awal/bawah yakni TK/PAUD. Jadi bukannya ditambah ke atas," ucapnya.
Akan tetapi, tambahnya, hal itu adalah keputusan besar yang berkonsekuensi terhadap penyedian budgetin dan juga kurikulum.
"Namun jika nantinya TK/PAUD juga merupakan wajib belajar, maka kami (Pemerintah) juga wajib memfasilitasi dengan membiayai. Jadi gak gampang juga konsekuensi wajib belajar itu," tutupnya.
Untuk diketahui, pada sosialiasi Workshop Pendidikan tersebut menghadirkan Narasumber Akademisi yakni Dosen PAUD Universitas Mulia Balikpapan, Baldwine Honest Gunarto, M.Pd, Narasumber Praktisi yaitu Pengelola TK Charlita Cianjur Jawa Barat, Shella Mandalora dan Moderator dari Praktisi PAUD/ Ketua HIMPSI Kaltim, Dra. Dwita Salverry, MM, Psikolog. (lex)
.jpg)
