Kaltimkita.com, PENAJAM- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memandang pengamanan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku lebih ditingkatkan lagi.
Karena, seiring dengan rencana pembangunan istana negara dan sejumlah kantor kementerian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Proyek pembangunan istana negara dilelang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Juli 2022. Proses lelang pun telah berlangsung dan dalam waktu dekat ini Kementerian PUPR segera menetapkan pemenang lelang. Artinya, istana negara di IKN tidak lama lagi dibangun.
“Ansor memperdayakan sepenuhnya pengawasan dan pengamanan pembangunan infrastruktur IKN kepada pemerintah, dalam hal ini pihak TNI-Polri. Kami menganggap bahwa institusi ini mampu,” kata Ketua PC GP Ansor PPU Roni Setyawan, Sabtu (15/10/2022).
Roni Setyawan menekankan, Ansor tidak akan terlibat dalam perebutan pekerjaan proyek IKN. Hal tersebut sebagai bentuk keterlibatan Ansor dalam menjaga kondusifitas wilayah agar pembangunan IKN Nusantara berjalan lancar.
“Kami juga mengajak Ormas lain untuk saling merangkul. Berkaitan dengan pekerjaan proyek IKN sebaikanya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait, jangan sampai nantinya dapat memicu gesekan atau perpecahan satu sama lain,” ujarnya.
Pemerintah pusat menunjuk empat pelabuhan di Kecamatan Sepaku sebagai jalur diatribusi logistik IKN dari jalur lalut. Roni Setyawan menyatakan, penunjukan beberpaa pelabuhan sebagai jalur logistik IKN tentu akan menciptakan titik pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.
Namun, di sisi lain dikhawatirkan akan muncul penyakit masyarakat atau berdirinya warung remang-remang.
“Sebelum warung remang-remang berdiri, pemerintah harus melakukan pencegahan lebih awal. Karena, ini juga menyangkut masalah kondusifitas wilayah,” jelasnya.
Pengawasan dan pengamanan jalur pengangkutan material pembangunan IKN perlu ditingkatkan juga. Karena, tidak menutup kemungkinan akan melewati area permukiman warga.
“Pemerintah pusat juga harus memperhatikan kondisi jalan yang dilalui kendaraan pengakut logistik IKN. Jangan sampai nantinya jalan bertambah rusak sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Termasuk adanya tambang ilegal di Sepaku juga harus diperhatikan, jalan yang dilalui untuk pengakutan batu bara semakin rusak parah,” tuturnya. (ade)
.jpg)
