KaltimKita.com, TANJUNG REDEB –Bergantung pada hasil laut, masyarakat wilayah pesisir selatan masih mengeluhkan kurangnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengatakan, jika kurangnya kuota BBM subsidi ini tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan para nelayan beralih profesi dan enggan untuk melakukan aktivitas tangkap ikan di laut.
Terlebih, BBM subsidi sudah menjadi kebutuhan dasar para nelayan. “Apalagi, masyarakat pesisir itu mayoritas berprofesi nelayan. Kalau mereka tidak bisa melaut lagi, maka kemungkinan beralih profesi pasti bisa terjadi,” jelasnya.
Politikus PKS itu menyebut, jika terbatasnya BBM subsidi untuk nelayan dikarenakan jumlah kuota, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan bersama-sama meminta tambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Di sisi lain, dirinya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat mencari solusi mengenai kelangkaan tersebut.
“Kami pelajari dulu penyebabnya. Karena, untuk permintaan tambahan kuota itu disesuaikan dengan kebutuhan riil para nelayan yang ada di Berau,” tuturnya.
Sumadi mengungkapkan, jika hal tersebut semakin berlarut-larut dikhawatirkan akan memengaruhi hasil tangkap nelayan di kabupaten paling utara Kaltim ini.
“Kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Jika hasil tangkap ikan kita menurun, dikhawatirkan ekonomi para nelayan ikut terdampak,” tandasnya.(adv/gol)
.jpg)
