Kaltimkita.com, SAMARINDA - Pemerintah dinilai abai terhadap kesejahteraan guru TPA di Kalimantan Timur (Kaltim), padahal mereka berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda.
Mengenai hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kaltim La Ode Nasir, pun angkat bicara. Dirinya mendesak agar kesejahteraan guru-guru TPA mulai menjadi prioritas dalam kebijakan daerah.
Para guru TPA, menurut La Ode, merupakan ujung tombak pendidikan karakter bagi anak-anak, namun ironisnya, mereka hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera karena honor yang diterima sangat minim.
“Para guru TPA bekerja dalam diam, tapi hasil dari pengajaran mereka menentukan masa depan karakter anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan kecil, melainkan pondasi peradaban,” jelasnya.
Dirinya menilai bahwa keikhlasan guru TPA dalam mendidik anak-anak sangat tinggi, namun kenyataan pahitnya, banyak di antara mereka yang hanya mengandalkan sumbangan masyarakat karena minimnya bahkan tidak adanya honor sama sekali.
Lebih lanjut kata, La Ode menerangkan bahwa jika pemerintah serius ingin membangun generasi yang religius dan berakhlak, maka investasi pertama harus dimulai dari para pendidik agama. Tanpa itu, pembangunan karakter bangsa akan pincang dan tidak seimbang.
“Apresiasi terhadap guru TPA tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Sudah waktunya ada kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan mereka,” terang La Ode.
La Ode menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru TPA dengan mengalokasikan dana melalui APBD atau hibah pendidikan keagamaan, sehingga peran mereka dalam pendidikan karakter anak bangsa dapat diakui secara struktural dan berdampak positif jangka panjang.
“Jika guru mata pelajaran umum bisa mendapat tunjangan dan perhatian, mengapa tidak dengan guru TPA? Mereka juga mendidik, bahkan di bidang yang sangat fundamental,” imbuhnya.
Terakhir, La Ode menekankan pentingnya kepastian masa depan bagi guru TPA. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah daerah segera membuat rencana strategis yang jelas, mulai dari pendataan hingga pemberian insentif rutin, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
