Kaltimkita.com, PENAJAM- DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendukung keputusan pemerintah daerah memangkas anggaran program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ini. Sehingga tidak lagi semua siswa baru akan mendapatkan seragam sekolah gratis dari pemerintah seperti tahun sebelumnya.
Tahun ini, Pemkab PPU mengalokasikan anggaran Rp14 miliar. Namun, dipangkas hampir Rp10 miliar. Sehingga anggaran yang tersisa Rp3 miliar hanya diperuntukkan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu.
“Saya sangat setuju kalau anggarannya dipangkas. Karena dari awal saya suarakan bahwa yang dibantu seragam sekolah yang tidak mampu saja. Apalagi itu juga diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa siswa yang bisa mendapatkan bantuan dari keluarga kurang mampu,” kata Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR, Rabu (27/4/2022).
Pemberian seragam sekolah gratis tidak lagi dibagikan secara menyeluruh ke siswa baru, kata Syarifuddin, dapat menghemat anggaran daerah yang telah dilanda defisit ratusan miliar rupiah.
Sejak Pemkab PPU meluncurkan program seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa bari pada 2019, Syarifuddin tidak sepaham dengan program tersebut karena infrastruktur pendidikan masih mengalami kekurangan. Utamanya ruang kelas belajar dan mebeler.
Selain itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU juga membutuhkan anggaran untuk pembangunan kantor karena sampai saat ini Disdikpora belum memiliki kantor sendiri dan hanya menumpang sementara di Gelanggang Olahraga (GOR) Nipah-Nipah.
“Kalau yang diberi bantuan seragam sekolah hanya untuk siswa kurang mampu, itu lebih tepat sasaran. Kemudian bisa menghemat anggaran. Itu bisa digunakan untuk membangun kantor Diadikpora, karena sampai hari kni belum punya kantor. Hanya dalam dua tahun, sudah bisa terbangun kantornya dengan kebutuhan anggaran Rp17 miliar sampai Rp20 miliar,” ujarnya.
Anggaran seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu tersebut nantinya diserahkan langsung oleh Disdikpora ke masing-masing sekolah.
Politikus Demokrat PPU ini menekankan, seragam sekolah gratis tidak lagi melalui proses lelang. Sehingga pembelian seragam tidak lagi terpusat di satu tempat.
“Kalau dikelola langsung oleh sekolah maka pedagang pakaian sekolah juga bisa terbantu, begitu juga dengan tukang jahit lokal. Beda sebelumnya, seragam sekolah gratis belinya dari luar daerah,” tandasnya. (Adv)
.jpg)
