Oleh: Dr. Isradi Zainal
Rektor Universitas Balikpapan, Direktur Insurin, Ketua Penjaminan Mutu PII
Dalam salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, calon Presiden Anies Basweden di tanya pandangannya terkait IKN.
Pada momen tersebut Pak Anies menjawab bahwa jika tujuan IKN adalah untuk pemerataan maka langkah yang dilakukan dalam membangun IKN di tengah hutan menjadi kurang tepat, karena akan menimbulkan ketimpangan baru. Menurut beliau langkah yg lebih tepat untuk pemerataan adalah membangun kota kecil menjadi kota sedang dan kota sedang menjadi kota besar di sejumlah wilayah.
Dari pernyataan terkait IKN yang disampaikan Pak Anies, ada sejumlah catatan yang akan kami sampaikan.
Pertama, kota yang akan dibangun di IKN bukan di tengah hutan tapi di pinggir jalan yang berdekatan dengan hutan tanaman Industri (HTI) termasuk sawit yang dulunya biasa ditebang dalam setiap musim. Sekedar informasi, Kawasan Istana Presiden, kantor kemenko, rumah menteri, HPK, perumahan ASN, Hotel, rumah sakit,dll tidak jauh dari jalan utama.
Kedua, jika dilihat dari dari tujuan IKN dalam arti sesungguhnya, maka pemerataaan bukanlah tujuan utama tapi tujuan tidak langsung bersama sejumlah tujuan tidak langsung lainnya.
Menurut lampiran 2 UU no.3 tahun 2022 tentang IKN, Visi IKN adalah Kota dunia untuk semua dan memiliki tiga tujuan yaitu untuk membangun kota dunia yang berkelanjutan, simbol identitas nasional dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Dengan demikian apa yang menjadi argumen yang menganggap pemindahan IKN hanya untuk pemerataan saja menjadi kurang relevan.
Jadi sebaiknya kita tidak menyederhanakan tujuan pemindahan IKN dalam arti sempit dan seolah olah kita tidak tahu bahwa banyak argumen lain yang menyertainya. Bukankah upaya pemindahan IKN sudah dilakukan sejak jaman Soekarno, Soeharto,SBY,dll? Bukankah salah satu tujuan penunjang pemindahan IKN adalah agar kita tidak lagi menjadi Jawa sentris tapi menjadi Indonesia sentris?Bukankah pembangunan dan perputaran uang selama ini di Jawa dan Jakarta?
Ketiga, jika dikatakan menimbulkan ketimpangan baru dengan daerah sekitar maka merupakan jawaban yang kurang bijaksana. Hal ini karena pembangunan IKN saat ini telah mentrigger dan menyemangati pembangunan kota dan daerah sekitar termasuk di Kaltim, Kalimantan, Indonesia timur bahkan perbatasan Kalimantan dengan negara lain yang selama ini tertinggal. Apakah Kaltim dan Kalimantan tidak bisa menikmati hasil kontribusi ratusan triliun pertahun yang diberikan kepada negara?
Keempat, membangun Ibu Kota negara (IKN) sebaiknya dibedakan dengan membangun kota kecil dan kota menengah atau kota besar karena tidak sesuai, apalagi dikaitkan dengan pemerataan.
Perlu dipahami bahwa pemindahan IKN dimaksudkan untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai Pusat Pemerintahan, jadi Jakarta tetap sebagai Pusat bisnis dan jasa. Hal ini berdasarkan pengalaman dari banyak negara yang telah memindahkan Ibu Kotanya. Ibu Kota lama selalu tetap menjadi Pusat bisnis dan jasa. Bahkan ada sejumlah negara yang memiliki dua ibu kota negara bahkan tiga.
Meski demikian, bagi penulis, kritis terhadap IKN merupakan hal yang positif sehingga menambah kawan berfikir. Selain itu kita tidak menjadi lengah dan tetap ikut mengawasi pembangunan IKN.
Perlu diketahui bahwa jika ditelusuri pernyataan Pak Anies, sesungguhnya beliau tidak menolak IKN, tapi mengkritasi langkah pembangunan IKN yang harus disempurnakan.Saya sendiri sempat ketemu langsung dan menyerahkan buku IKN Nusantara yanh saya tulis. Diperlukan sinerji dan gotong royong dengan semua pihak dalam mengawal dan mendukung IKN.
Namun ada baiknya yang mengkritisi IKN agar membaca semua dokumen dan kajian IKN sebelum berpendapat. Setidaknya mengunjungi IKN dan melihat dari dekat progres pembangunan IKN. Saya menyarankan kepada kawan kawan yang kritis ada baiknya dengan membuat tulisan atau penelitian agar apa yang disampaikan memiliki bobot ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan ke depan. (*)
.jpg)
