Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA - Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mengatakan saat ini para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum bisa dilantik.
Hal ini tertunda karena kebijakan pemerintah pusat, yang membuat pemerintah daerah tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut sampai ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Pelantikan CPNS yang awalnya direncanakan pada April atau Mei 2025 kini ditunda hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
“Sabar saja. Jika sudah ada keputusan dari Bupati, saya sebenarnya sudah melantik mereka beberapa waktu lalu. Namun, karena kebijakan penundaan nasional ini, kami hanya bisa mengikuti prosedur yang berlaku,” kata Edi.
Selain masalah pelantikan, Edi juga menyampaikan kendala dalam penempatan tenaga PPPK yang masih bergantung pada sistem aplikasi nasional.
Sistem tersebut memungkinkan calon PPPK memilih tempat kerja sesuai pilihan mereka, namun sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.
Sebagai contoh, sejumlah tenaga honorer yang telah lama bekerja di dinas harus dipindahkan ke bidang lain karena tidak tersedia formasi dalam sistem.
Edi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk meminta agar kewenangan penempatan pegawai diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kami yang lebih tahu apa yang dibutuhkan di daerah kami. Namun, karena penempatan ditentukan oleh sistem, sering kali hal itu tidak sejalan dengan kebutuhan,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga berencana mengusulkan tambahan kuota tenaga administrasi untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan.
“Setelah melakukan perhitungan, kami menemukan bahwa banyak sekolah yang kekurangan tenaga administrasi dengan kompetensi yang memadai. Selama ini, pekerjaan administrasi di sekolah-sekolah banyak ditangani oleh guru,” pungkasnya. (Ian)
.jpg)
