Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang digelar pada Kamis (2/4).
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan, pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada sembilan program prioritas. Dia meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk melakukan penajaman program.
Demi menjawab isu strategis kota di tengah tantangan stabilitas ekonomi dan keterbatasan anggaran daerah. “Fokus kita bukan lagi pada kuantitas kegiatan, tapi kualitas dampak yang dirasakan langsung oleh warga,” ungkapnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pengendalian banjir. “Saat ini alokasi dana untuk penanganan banjir baru mencapai sekitar Rp130 miliar,” ucapnya. Angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup.
Menurutnya belum menyentuh 10 persen dari total kebutuhan anggaran keseluruhan. Terkait hal tersebut, Rahmad meminta dukungan dari anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan (dapil) Balikpapan.
Mereka turut hadir dalam acara bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. “Kami berharap kolaborasi dengan anggota DPRD Kaltim untuk mengawal anggaran ini,” sebutnya.
Rahmad menegaskan, penanganan banjir sangat krusial karena menyentuh langsung produktivitas ekonomi dan kenyamanan warga. Selain banjir, Pemkot Balikpapan berkomitmen menyelesaikan persoalan mendasar lainnya.
“Itu sudah kami tuangkan dalam sembilan program prioritas,” tuturnya. Mulai dari penanganan banjir dan infrastruktur, pengentasan stunting, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan, dan sebagainya.
“Bagaimana membuat Balikpapan tetap menjadi salah satu kota yang nyaman dihuni,” katanya. Dia menyadari masalah utama adalah ketersediaan anggaran. Ada gap yang cukup besar antara usulan dan kemampuan keuangan daerah.
Total usulan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai Rp4 triliun. Namun sementara anggaran yang tersedia untuk menampung aspirasi saat ini berada di angka Rp600 miliar.
“Wajar namanya usulan, tetapi kita akan kaji kembali mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan agar masyarakat mendapat bentuk pelayanan yang terbaik," pungkasnya. (ang/adv diskominfo Balikpapan)


