Kaltimkita.com, SAMARINDA – Dugaan korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi kembali mencuat ke permukaan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani yang selama ini sangat bergantung pada bantuan tersebut.
Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan perlunya reformasi total dalam sistem distribusi agar pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
“Pupuk subsidi itu hak petani, bukan untuk dipermainkan. Ketika distribusinya diselewengkan, yang paling dirugikan adalah mereka yang justru menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita,” ujar Yenni.
Yenni menilai, persoalan ini sudah terlalu sering berulang dan menandakan ada yang keliru dalam sistem pengawasan serta tata kelola distribusi di lapangan.
Menurutnya, korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi bukan hanya soal hukum, tapi juga soal keadilan sosial bagi para petani kecil yang bergantung pada dukungan pemerintah.
“Jika subsidi disalahgunakan, maka itu sama saja memutus akses petani terhadap alat produksi yang mereka butuhkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir dan melindungi mereka,” ungkapnya.
Yenni juga mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan di titik-titik rawan penyimpangan.
Lebih lanjut kata dia, menyarankan agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan lembaga pengawas membentuk sistem yang lebih transparan dan berbasis data digital agar penyaluran pupuk bisa dipantau secara real-time.
“Perbaikan sistem itu mutlak. Mulai dari transparansi data penerima, distribusi oleh pihak ketiga, hingga kontrol lapangan oleh pengawas independen. Kita harus berani berubah,” tambahnya.
Lebih jauh, Yenni berharap kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan pertanian di Kaltim. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi, sekaligus memberi edukasi kepada petani agar berani melapor jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Petani tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi sistem yang lemah. Kita semua harus menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
