Kaltimkita.com, PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Kalimantan Timur (Kaltim) 2025. Acara resmi ini dibuka oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, di Gedung Graha Pemuda PPU, Selasa (24/6/2025).
Rakor strategis ini akan berlangsung selama dua hari, hingga Rabu, 25 Juni 2025, dengan fokus pada penguatan peran Kesbangpol di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rakor ini merupakan pertemuan penting yang mempertemukan lebih dari 200 peserta dari berbagai unsur Kesbangpol se-Kalimantan Timur. Para delegasi terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris/Kasubag Tata Usaha, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional Kesbangpol, serta jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen kolektif untuk menjaga stabilitas daerah.
Malam pembukaan juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU Sujiati, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten PPU, menandakan dukungan penuh dari berbagai lini pemerintahan.
Wakil Bupati Abdul Waris Muin mengatakan, Penguatan Peran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mendukung RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan tema yang diusung dalam Rakor ini. Tema inirelevan dan strategis, khususnya mengingat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur yakni sebagian wilayah PPU dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Kita semua tahu bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah. Tugas Kesbangpol tidak hanya sebatas administrasi semata, tetapi jauh lebih mendalam, yakni membangun fondasi sosial yang kuat, merawat keberagaman, serta mencegah potensi konflik,” kataAbdul Waris Muin.
Abdul Waris Muin menekankan, pondasi utama agar roda pembangunan, baik di tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun di tingkat daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang ditetapkan.
Tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, dari tahun 2025 hingga 2029. “Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan membawa dinamika yang luar biasa. Transformasi ini akan memacu pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, juga menuntut kesiapan kita dalam mengelola isu-isu sosial, politik, dan keamanan,” tandasnya. (Adv)
.jpg)
