Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD II Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle prihatin terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Beriman yang kurang mendapatkan dukungan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ya, hal tersebut disampaikannya dengan mengacu pada tidak berkembangnya Substansi yang perlu diprioritas di Kota Balikpapan yaitu Infrastruktur yang menyangkut masalah banjir dan persoalan jalan yang kian dipadati kendaraan.
"Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN, tentunya hal itu membuat kita tidak puas dengan kondisi infrastruktur saat ini," kata Sabaruddin saat ditemui media di ruang kerjanya, Selasa (16/4/2024).
Menurutnya, Balikpapan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengatasi problem kemacetan dari minimnya pembangunan jalan yang ada. Oleh karena itu, Sabaruddin mendorong solusi agar dibuatkan infrastruktur jalan alternatif lainnya sebagai akses mengurai kemacetan.
"Kita melihat sekarang ini, Bahwa Kota Balikpapan harus membuat jalan-jalan alternatif," pintanya.
Baginya, Balikpapan bukan lagi Kota yang tak padat, di mana bisa memperkirakan waktu ketika ingin berpergian ke suatu tempat. Saat ini, kata dia, Balikpapan memiliki segudang kendala kemacetan, sehingga sulit untuk memprediksi waktu jika sedang berkendara.
"Seperti contoh ketika kita ingin ke Balikpapan Utara atau Timur, yang mana biasanya ditempuh dengan waktu setengah jam. Namun sekarang tidak bisa diperkirakan, karena sewaktu-waktu akan terkendala macet. Bahkan karena macet, ke Balikpapan Timur pun bisa ditempuh dengan waktu dua jam," akunya.
Nah, dikarenakan problem itu membutuhkan anggaran yang besar, maka Sabaruddin mendorong Kepala Daerah bersama 10 Anggota DPRD Provinsi Kaltim perwakilan Balikpapan lainnya, agar lebih maksimal dalam hal memperjuangkan Bankeu Provinsi sebagai hak pembangunan kemajuan Kota Balikpapan.
Seperti diketahui, pada tahun 2023 lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai Rp 76,6 Triliun. Meski demikian, Pasalnya Balikpapan yang merupakan Daerah pintu gerbang IKN justru mendapatkan Bankeu terbilang minim yakni Rp 198 Miliar, atau lebih kecil dibandingkan dengan sembilan Kabupaten/Kota Kaltim lainnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
