Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Berdasarkan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke 23 masa sidang II tahun 2021 di ruang rapat DPRD Kota Balikpapan.
Rapat sekira pukul 10.00 wita juga dilakukan secara video conference terhadap Wali Kota Rahmad Mas'ud. Adapun agenda rapat yakni, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020.
Di dalam rapat, sebagian fraksi menyoroti persoalan banjir yang belum terselesaikan meski telah terjadi pergantian kepala daerah di kota minyak. Padahal Kota Balikpapan digadang-gadang menjadi penyangga Ibukota Negara (IKN) yang akan berpindah ke Kaltim.
Subari mengaku cukup prihatin terhadap masalah banjir yang kerap melanda beberapa titik di kota Balikpapan ini. Sebab banjir yang terjadi tidak hanya melanda daerah pinggiran namun hingga sudut pertengahan kota. Seperti kawasan damai MT Haryono, tugu adipura, Karang Anyar dan beberapa titik banjir lainnya di Balikpapan.
“Ada beberapa catatan penting yang harus diselesaikan wali kota baru. Terutama soal klasik penanganan banjir. Itu yang masih disoroti oleh fraksi-fraksi yang tadi menyampaikan pandangannya,” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan ini, seusai rapat saat diwawancarai media, Rabu (09/06).
“Karena memang ada sekitar 40% titik banjir yang belum bisa dikendalikan. Sebenarnya pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir," tambahnya.
"Namun hal itu juga berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” lanjutnya lagi.
Selain persoalan banjir, menurut Subari, pihaknya juga masih menanti solusi dari Walikota Balikpapan terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Salah satu rencana yang disampaikan kepala daerah yang baru dilantik ini yakni pemberian subsidi bagi siswa asal Balikpapan yang masuk sekolah swasta.
“Ini masalah klasik juga di Balikpapan. Kita kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Wacana subsidi siswa di sekolah swasta tahun depan kami pikir cukup bagus,” tambah Subari. (lex)
.jpg)
