Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara meminta ketegasan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri untuk menutup sementara kegiatan-kegiatan pembangunan pengembang-pengembang nakal yang tidak memilik izin.
Ya, hal tersebut disampaikannya seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Ketua DPRD Balikpapan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Management BSB serta Komisi I di gedung DPRD, Kamis (9/1/2024).
"Kalau tidak mau mengikuti peraturan, tutup saja sementara kegiatan pembangunannya," tegas Halili.
Menurutnya, para pengembang ini tidak pernah mengindahkan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan baik memenuhi perizinan, site plan dan AMDAL. Seperti halnya pembangunan Green Valey tahap kedua yang diduga sudah berjalan hingga 50 persen, namun tidak memiliki izin.
"Meskipun pernah mengurus perizinan tetapi dikembalikan oleh dinas terkait, dikarenakan site plane tidak sesuai. Termasuk juga Green Hills," ungkap Halili.
Oleh sebab itu, secara tegas Halili sampaikan bahwa pihaknya berencana menyidak bangunan tersebut guna memastikan fakta di lapangan.
"Kalau terbukti melanggar, saya merekomendasikan untuk tutup kegiatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan," ucapnya geram.
Selain itu, Halili pun menyoroti rencana pembangunan apartemen milik BSB melalui proyek reklamasi di bibir pantai. Saat ini, sebutnya, pihak BSB tengah berproses izin ke Pusat, namun tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Sebagai wakil rakyat, tentunya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD akan diakomodir, salah satunya yakni terkait keluhan pembangunan apartemen tersebut yang akan berdampak pada masyarakat sekitarnya.
"Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bermacam-macam, mulai dari hal terkecil sampai dengan yang terberat. Mereka sama sekali tidak pernah mendengar apa yang diinginkan masyarakat sekitar," kata Halili.
Seharusnya, tambahnya, pihak BSB sebagai pengembang besar mestinya memberikan contoh yang baik kepada pengembang lainnya, sehingga mesti mengikuti aturan yang berlaku.
"Karena kalau pembangun terkesan dipaksakan, pasti akan menimbulkan dampak. Yang merasakan juga warga Kota Balikpapan, kemudian nantinya pemerintah daerah yang disalahkan. Jadi ini harus ditindak tegas. Jangan dibiarkan," tutup Purnawirawan TNI itu. (lex)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
