Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Polemik pembangunan mega proyek PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Balikpapan (PT KPB) atas proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan menuai banyak kritikan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Alqadri pun tengah menyoroti hal tersebut, iya mengkritik dan menilai akibat pembangunan mega proyek itu berdampak merugikan masyarakat.
"Saya ini sebenarnya sudah pernah menyoroti masalah proyek RDMP ini, terutama warga Karang Anyar ini kan warga kami juga di Balikpapan Barat," kata Alwi Alqadri kepada awak media saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dampaknya, lanjut Alwi, sejumlah bangunan rumah yang berada di sekitar pembangunan mengalami keretakan, jalan raya yang terus dilalui mengalami kerusakan, serta udara menjadi berdebu yang menggangu pengguna jalan, juga pohon disekitar jadi mengalami kekeringan.
"Jalannya tuh hancur, debu yang timbulkan itu buat pohon-pohon semuanya rusak, terus debu yang diakibatkan itu bisa buat orang sakit paru-paru semua, untung pakai masker, kalau tidak pakai masker ya repot lagi," tutur politisi Golkar ini.
"Sebenarnya sudah pernah sayang keluhkan, dan sudah saya sampaikan di media sosial hanya saja ini RDMP ini kan proyek strategis nasional yang tidak bisa juga dihentikan," tambah Alwi.
Pihaknya juga telah berkoordinasi bersama Komisi IV DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini untuk mencari solusinya. Yakni dengan memanggil pihak Pertamina untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Gimana pertanggungjawabannya, mestinya dalam hal ini warga jangan dirugikan. Sudah ada laporan beberapa rumah yang retak-retak, mestinya harus ada solusinya seperti ganti untung. Adanya proyek ini jangan sampai terkesan hanya mementingkan pembangunan semata dan tidak membantu masyarakat," cetus Alwi yang juga selaku Ketua PBSI Balikpapan ini.
Tak hanya itu, pembangunan tersebut juga kerap kali mengganggu waktu istirahat masyarakat. Seperti pekerjaan lembur yang dikeluhkan dari suara bising yang terdengar.
"Jadi memang mesti dipanggil pihak Pertamina atau RDMP, dan mestinya waktu jam istirahat jangan digunakan lembur jika sifatnya terlalu berisik karena mengganggu orang istirahat," tegasnya.
Alwi akan segera mengkomandoi bersama pihak terkait dengan segera sidak, dengan berkolaborasi turun kelapangan serta melakukan pantauan tegas.
"Saya keberatan, nanti kita lihat ke lapangan, karena kalau tidak dikritik begini, RDMP kiranya merasa clear-clear saja. Yang jelas ada ganti untung atau ganti rugi ke masyarakat, tolonglah masyarakat juga diperhatikan," pungkasnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
