.jpg)
Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberlakukan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Rencananya WFH dilakukan setiap Jumat yang berlaku mulai 1 April 2026. Dalam keterangan rilisnya, pemerintah mengimbau sektor swasta untuk menerapkan hal serupa. Kecuali bagi pelayanan publik.
Langkah ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Efek dari kenaikan harga energi global imbas konflik Timur Tengah yang tak kunjung berakhir.
Sehingga dengan penerapan WFH, pemerintah berharap cara ini dapat mengurangi mobilitas harian. Sehingga dapat menghemat BBM dengan prediksi hingga 20 persen.
Pj Sekda Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah memikirkan opsi yang mulai ramai sejak usai Lebaran tersebut. Namun pemerintah kota saat ini masih dalam pembahasan lebih lanjut.
“Kami perlu kaji dulu terkait efektivitas dan efisiensinya,” katanya Rabu (1/4/2026). Dia menjelaskan secara prinsip sesuai arahan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud meminta dilakukan evaluasi terlebih dahulu.
“Sejauh apa kebijakan ini kalau diterapkan bisa efektif. Ini kan masing-masing daerah dan OPD punya karakteristik berbeda,” ungkapnya.
Namun jika memang kebijakan ini berlaku, nanti perlu dituangkan terlebih dahulu dalam surat edaran wali kota. Itu berarti sudah ada arahan yang jelas untuk ASN.
“Kami sekarang kaji dulu dan melihat OPD mana yang harus tetap bertugas melayani masyarakat,” sebutnya. Sebab yang terpenting pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu alias berjalan seperti biasa.
Selain menerapkan WFH, kemungkinan ada beberapa opsi lain juga yang bisa dilakukan untuk penghematan energi. Jika ternyata kondisi dalam beberapa waktu ke depan tidak berubah atau semakin menurun.
“Pak wali sudah perintahkan kegiatan perjalanan dan seremonial dievaluasi kembali,” tuturnya. Namun dia berharap, konflik Timur Tengah bisa segera berakhir untuk mengatasi krisis energi. (ang/adv diskominfo Balikpapan)
.jpg)
.jpg)
