Kaltimkita.com, BALIPAPAN - Baru-baru ini, terjadi aksi protes dari pedagang UMKM pantai Manggar Segara Sari Balikpapan Timur. Mereka menuntut kebijakan Pemerintah Kota atas ditutupnya pantai saat weekend, padahal menurut pelaku UMKM, hari itulah yang sangat berpotensi untuk meraup pundi-pundi rupiah.
Diketahui, semenjak diberlakukannya lagi PPKM Level 3 karena Balikpapan masuk zona merah, membuat sejumlah aktivitas kembali dibatasi, namun tidak semua tempat wisata atau mall mendapatkan perlakuan yang sama.
Ya, pantai Manggar Segara Sari salah satunya, yang dilarang Pemerintah Kota untuk buka pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle yang menilai Pemerintah Kota tebang pilih. Harusnya, kebijakan dilakukan merata. Apalagi banyaknya pelaku UMKM dipantai yang disebut-sebut primadona Balikpapan ini, mereka justru yang sangat menerima dampak ekonomi disituasi pandemi saat ini.
"Inikan diskriminatif yang luar biasa. Kenapa Mall, tempat hiburan, dan pantai yang lain terus dibuka, sedangkan pantai Manggar ditutup Sabtu dan Minggu, mereka (UMKM) juga butuh makan kok," kata Sabaruddin dengan nada kecewa saat ditemui media, pada Senin (21/2/2022).
Menurutnya, Pemerintah Kota haruslah bersikap arif dalam menerbitkan peraturan. Karena, Covid-19 tidaklah membeda-bedakan tempat, virus ini bisa terdapat dimana saja.
"Intinya dipastikan saja masyarakat Balikpapan sudah vaksinasi kedua bahkan ketiga, dan selalu menggunakan masker. Jika dua faktor itu sudah dilakukan, silahkan beraktivitas seperti biasa, karena mereka juga butuh hidup," tegasnya.
Disinggung mengenai belum adanya barcode peduli lindungi di Pantai Manggar, Sabaruddin menyebut itu tugasnya Pemerintah Kota untuk pengadaan, janganlah hal tesebut menjadi alasan pembatasan kegiatan.
"Itu tugasnya Pemerintah untuk pengadaan (barcode peduli lindungi), jangan masyarakat yang dikorbankan. Berapa sih penghasilan UMKM disana dibandingkan dengan Mall, Pub, dan pantai lain yang terbuka," ungkapnya.
Sabaruddin mengimbau kepada Pemerintah Kota dan Gugus tugas, untuk melapangkan saja, memproteksi masyakarat dengan memastikan dua faktor tersebut sudah dilakukan.
"UMKM itu harus berjalan dengan baik, jangan ada penutupan lagi. Jadi tolonglah pemerintah buatlah kebijakan itu yang merata," pinta Sabaruddin. (lex)
.jpg)
.jpg)
