Wagub Kaltim : IKN Legacy untuk Anak Cucu Kita

Kaltimkita.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan setiap tahun Provinsi Kaltim tidak kurang Rp500 triliun menyumbang untuk devisa negara, tapi kembali ke daerah sangat kurang.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kaltim tertinggi pada tahun 2012 sebesar Rp15 triliun, padahal luas Kaltim sama Pulau Jawa.

Dulu ketika Provinsi Kaltim belum berpisah dengan Kalimantan Utara (Kaltara) luasnya satu setengah Pulau Jawa plus Madura.

Sementara di Pulau Jawa enam provinsi, lanjut Hadi, APBD mereka ditambah DAK dan sebagainya yang jumlahnya ratusan triliun, karena pembagian APBN adalah jumlah penduduk, dan ketika cek dikeuangan Bappenas, ternyata 60 persen APBN berputar di Pulau Jawa dan sisanya 20 persen dibagi Pulau Sumatera, Kalimantan dan provinsi lainnya.

“Ini sesuatu yang dilematis. Dan keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara itu adalah keputusan yang luar biasa,” curhat Hadi Mulyadi saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI, beberapa hari lalu.

Ditunjuknya Provinsi Kaltim menjadi IKN (Ibu Kota Nusantara), lanjut Hadi, secara bertahap akan terjadi imigrasi. Dengan imigrasi maka akan terjadi ikutan berupa proyek, barang dan jasa, industri dan pemerintahan serta proyek lainnya, sehingga nantinya pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tetapi benar-benar Indonesia sentris.

“Cita-cita pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim harus kita wujudkan. Artinya kita harus meninggalkan sebuah legacy kepada anak cucu bahwa kita telah memperjuangkan perpindahan ibu kota yang akan membangun Indonesia secara merata,” jelas Hadi.

Pemprov Kaltim juga pernah mengusulkan untuk dijadikan sebagai daerah otonomi khusus ditolak, termasuk mengusulkan pembagian DBH SDA dan DBH Migas yang 15,5 persen itu dinaikkan menjadi 30 sampai 50 persen juga ditolak MK. Bahkan Gubernur Kaltim H Isran Noor bersama gubernur lainnya dari daerah penghasil Migas berkumpul di Bali, kembali mengusulkan lagi perubahan pembagian DBH, tetapi sampai sekarang belum diputuskan.

“Walaupun belum ada keputusan terkait perubahan DBH, kita tetap menjaga kondusifitas daerah, kita tetap NKRI. Tetapi kita tetap minta ada keadilan, perpindahan IKN ke Provinsi Kaltim itu adalah momen yang sangat tepat, untuk membangun keadilan yang merata di Jawa maupun diluar Pulau Jawa,” tegas Hadi Mulyadi. (adv/provkaltim/bie)