Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menilai kenaikan tarif penerbangan dapat memberi dampak bagi pelaku usaha. Terutama pada sektor usaha yang bergantung pada distribusi cepat.
Mengingat 70 persen kebutuhan Balikpapan mayoritas pasokan dari luar daerah. Sehingga transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam produksi. Berbeda dengan bahan pokok yang cenderung aman karena dikirim melalui jalur laut.
Ketua Komisi II Fauzi Adi Firmansyah menuturkan, pihaknya memahami situasi ini karena dampak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Hingga berdampak pada kenaikan biaya operasional penerbangan.
Terlebih atas konflik yang terjadi turut membuat kenaikan harga avtur. Sementara beban operasional suatu penerbangan sangat bergantung besar dari avtur. Itu yang membuat tarif tiket pesawat mengalami kenaikan.
Ada pun kenaikan harga tiket pesawat berkisar 9-13 persen. Sesuai izin dari pemerintah, maskapai mendapat keringanan dengan cara tersebut. “Pergerakan penumpang melalui udara masih jadi andalan, kenaikan tiket akan terasa,” tuturnya.
Pihaknya menilai stabilitas harga tiket pesawat penting. Sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Nanti kami coba konfirmasi lagi bagaimana situasi lebih jelasnya,” imbuhnya. Komisi II berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama maskapai dan stakeholder terkait.
“Apa yang menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya dan menyikapi kondisi sekarang,” ucapnya. Fauzi menyadari kebijakan terkait sektor penerbangan merupakan kewenangan pusat.
Namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian serius. Maka pihaknya akan koordinasi dengan bagian ekonomi dengan mengundang RDP untuk mengetahui pasti bagaimana situasi yang terjadi saat ini.
“Kalau maskapai memang tidak secara langsung di bawah koordinasi komisi II. Jadi perlu melalui bagian ekonomi,” sebutnya. DPRD Balikpapan berharap ada intervensi dari pemerintah pusat agar harga tiket pesawat bisa kembali stabil. (ang)
.jpg)
.jpg)
