Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Ketua DPRD kota Balikpapan, Abdulloh menyebut, untuk penanggulangan dan penanganan banjir sendiri di kota Beriman dibutuhkan sekitar Rp 600 Miliar.
Namun, hal itu tentunya tidak bisa diwujudkan mengingat kekuatan ekonomi kota belum benar-benar pulih dan masih banyak kepentingan prioritas lain masyarakat Balikpapan. Sehingga, dibutuhkan tahap demi tahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran guna mengantisipasi banjir.
"Kalau mau totalitas dalam perencanaan global antisipasi banjir itu dibutuhkan sekitar Rp 600 Miliar, sehingga tuntas dari DAS Ampal hingga ke muara. Tapi kami step by step lah karena menyesuaikan kemampuan anggaran kita juga, apalagi kalau semua anggaran itu hanya difokuskan ke banjir saja, bisa tertunda juga kepentingan masyarakat yang lain," ujarnya saat menghadiri launching DAS Ampal, Senin (5/9/2022).
Kendati begitu, ia mengaspresiasi niat dan konsisten Wali Kota Balikpapan dalam penanggulangan banjir. Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan bersepakat menganggarkan dengan total Rp 150 Miliar menggunakan skema Multi Years hingga tahun 2023 perubahan, yang sejatinya diyakini bisa mengurangi intensitas banjir secara bertahap.
"Ini bukti komitmen Wali Kota Balikpapan menjalankan visi misinya termasuk penanggulangan atau penanganan banjir secara bertahap tentunya. Jadi kita perlahan kurangi intensitas banjir di Balikpapan," ungkapnya.
"Disebabkan proyek Multi Years maka sudah diskemakan, jadi Pemerintah akan mengalokasikan anggaran setiap tahunnya Rp 150 Miliar, dan kontraktor tinggal melaksanakan saja hingga proyek tersebut tuntas," tambahnya.
Abdulloh pun mengharapkan semua dukungan juga datang dari pihak masyarakat dengan mensupport pihak Pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan banjir.
"Ya mana kala nanti ada konsekuensinya seperti kemacetan juga lingkungan jadi bising. Nah ini perlu support juga dari masyarakat, karena ini semua juga untuk kepentingan masyarakat. (lex)
.jpg)
